Penerapan KRIS Berpotensi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3, Anggota Komisi IX DPR: Bakal Timbul Kegaduhan

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan dinilai berpotensi menaikan iuran BPJS Kesehatan. Hal ini diungkap personil Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat atay DPR Irma Suryani Chaniago.

“Potensi naiknya iuran kelas 3 besar, sementara potensi turunnya kelas 1 dan 2 juga besar,” kata dia kepada Tempo, Ahad, 9 Juni 2024.

Irma menilai jika KRIS dipaksakan bakal timbul kegaduhan di masyarakat lantaran iuran  pasti bakal naik, terutama untuk kelas 3. Saat penolakan terjadi, anggaran pendapatan BPJS Kesehatan bisa jadi turun drastis dan bisa menjadi beban subsidi baru.

Ia juga menyoroti kesulitan nan bakal diterima pekerja dengan penerapan KRIS. Saat ini saja pekerja sudah dibebani iuran BPJS Kesehatan 1 persen, lampau 2 persen BPJS Tenaga Kerja ditambah lagi dengan 3 persen Tapera alias Tabungan Perumahan Rakyat nanti.  “Mau hidup dari mana mereka jika iuran BPJS Kesehatan untuk golongan  kelas 3 naik,” ujarnya.

Menurut Irma, sistem kelas nan ada sekarang sebetulnya sudah memenuhi asas gotong royong nan diamanatkan oleh konstitusi, tinggal memperbaiki kualitas jasa saja. Jika mau menaikan iuran semestinya diterapkan pada kelas 1 nan kebanyakan berasal dari kalangan bisa secara finansial. “Atau dengan menerapkan skema misalnya penyakit ringan dibayar berdikari dan penyakit berat barulah menggunakan BPJS,” ujarnya.

• 1
• 2
• Selanjutnya