Pengamat Minta Prabowo Hentikan Bansos Warisan Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, berambisi Presiden Prabowo Subianto tak mengulangi kesalahan arah kebijakan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam menanggulangi kemiskinan. Yusuf mengatakan, Prabowo melalui Badan Penanggulangan Kemiskinan mesti menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat miskin.

Yusuf mengatakan keberpihakan itu ditunjukkan melalui kebijakan afirmasi nan memberdayakan masyarakat miskin namalain tak sekadar memberi support sosial alias bansos. “Dalam satu dasawarsa terakhir,  kebijakan penanggulangan kemiskinan kita beralih bentuk menjadi sangat berjuntai pada bansos,” kata Yusuf saat dihubungi pada Kamis, 24 Oktober 2024. 

Prabowo Subianto dalam pemerintahannya resmi membentuk Badan Pengentasan Kemiskinan. Prabowo menunjuk Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional dalam Pilpres 2024, Budiman Sudjatmiko untuk memimpin badan ini. Usai dilantik pada Selasa kemarin, Budiman mengatakan  orang miskin kudu diberdayakan. Sementara, golongan nan terancam miskin kudu diselamatkan.

Sementara itu, Yusuf mengatakan dalam pemerintahan Jokowi terjadi disorientasi penanggulangan kemiskinan lantaran berjuntai pada bansos. Padahal, kata Yusuf, penanggulangan kemiskinan mesti berfokus pada pembuatan lapangan kerja dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Dalam satu dasawarsa terakhir, di era Presiden Jokowi, kita memandang disorientasi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan nan sangat parah,” kata dia. 

Karena itu, Yusuf mengatakan Prabowo mesti menghentikan program bansos dalam pemerintahannya dalam mengatasi kemiskinan. Yusuf menyebut warisan Jokowi ini kudu diakhiri Prabowo. “Ketergantungan kepada bansos nan sangat parah warisan Presiden Jokowi ini kudu diakhiri, jangan lagi dilanjutkan di era Presiden Prabowo,” kata Yusuf. 

Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu mengatakan mengentaskan kemiskinan dengan bansos mudah disusupi motif politik. Yusuf menyebut Jokowi telah mendistorsi dan mempolitisasi bansos untuk kepentingan elektoral, sehingga membikin kebijakan penanggulangan kemiskinan salah arah. 

Iklan

“Dalam satu dasawarsa terakhir, nan semestinya berbasis pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembuatan lapangan kerja nan berbobot secara luas, sekarang secara menyedihkan mengandalkan pada bansos. Presiden Jokowi apalagi terus memperbesar dan memperluas bansos,” kata Yusuf. 

Menurut Yusuf bansos adalah support darurat untuk menguatkan daya beli masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. Selain itu,Yusuf menyebut  bansos dalam jangka pendek bakal meningkatan daya beli dan konsumsi, tapi tak pernah bisa meningkatkan kapabilitas produktivitas masyarakat miskin. “Bansos hanya obat pereda jangka pendek, tidak bakal bisa menyelesaikan masalah kemiskinan secara mendasar,” kata dia. 

Sementara itu, Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko kemiskinan itu terjadi lantaran kurang pendapatan, akses, dan aset. Karena itu, pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyebuhkan gejalanya saja. “Bukan sekadar ngasih duit tunai, tapi pemberdayaan, pembangunan, inklusif. Mulai dari sektor industri, juga kebijakan investasi,” kata dia.

Pilihan editor: Kenapa Sritex Bisa Pailit?