Persepi Bongkar Hasil Pemeriksaan Dewan Etik pada Poltracking dan LSI

Jakarta, CNN Indonesia --

Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) membongkar hasil pemeriksaan majelis etik terhadap dua lembaga survei Poltracking dan  Lembaga Survei Indonesia (LSI) usai menghasilkan info survei berbeda soal Pilgub Jakarta 2024.

Ketua Persepi Philips J Vermonte mengatakan personil majelis etik Persepi adalah Asep Saefuddin selaku ketua, lalu Hamdi Muluk dan Saiful Mujani selaku anggota.

Kedua lembaga survei itu dianggap mengungkap hasil survei nan berbeda tentang elektabilitas para kandidat di Pilgub Jakarta 2024.

Survei Poltracking melaporkan pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono unggul, sedangkan LSI mencatat Pramono Anung-Rano Karno meraih elektabilitas tertinggi.

Philips menjelaskan majelis etik Persepsi tak menemukan keanehan dan pelanggaran prosedur terhadap metode survei nan dilakukan LSI.

"Nah, nan kita temukan untuk teman-teman survei nan dilakukan oleh LSI, tidak ada keanehan dan pelanggaran prosedur," kata dia di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11).

Ia menjelaskan info mentah dari 1.200 responden nan diambil LSI berbentuk kuisioner cetak telah diperiksa oleh majelis etik serta dinilai bisa diverifikasi.

"Dari info random nan kita minta, waktu itu 10 persen dari 1200 (responden), nah dataset rapi, raw info rapi, tidak ada kejanggalan-kejanggalan," kata Philip.

Lalu gimana dengan hasil pemeriksaan majelis etik Persepi terhadap Poltracking?

Philip menjelaskan hasil pemeriksaan majelis etik terhadap survei nan diambil oleh Poltracking ditemukan sejumlah kejanggalan.

Bahkan, Poltracking memberikan dua dataset nan berbeda kepada majelis etik, ialah pada 29 Oktober dan 3 November. Kedua dataset itu sama-sama berjumlah 2.000 responden, namun banyak perihal anomali.

Ia menjelaskan Poltracking mengambil info survei dari masyarakat dengan metode random di sejumlah wilayah Jakarta, kemudian diinput ke server lewat gawai nan dibekali kepada para petugas pengambil info alias eunomerator.

Berdasarkan info nan diminta majelis etik Persepi dari pada 29 Oktober 2024, setelah dicek hanya ada 1.618 responden nan bisa diverifikasi.

Padahal, Philip menyebut jika Poltracking mengungkap ke publik jika hasil survei diambil dari 2.000 responden.

"Dari info responden nan 2.000 disampaikan ke publik, sebetulnya dari info nan teman-teman Polracking kirim sendiri ke kita, itu nan sah adalah 1.618 data," ujarnya.

Kemudian, kata Philip, dari 2.000 info nan sudah diverifikasi oleh majelis etik, ditemukan sejumlah aspek dan pertanyaan nan tak terisi pada kolom pertanyaan.

Dewan etik Persepi juga menemukan adanya plagiatisme info nan dihimpun oleh Poltracking dari masyarakat di Jakarta.

"Kuisioner tadi saya sampaikan, jika respondennya mau ditarget 2.000, kuisioner 2.000 dikasih nomor, nomor 1, nomor 2, nomor 3, sehingga waktu di-entri kelihatan. Nah, ini ada banyak plagiatisme kuisioner," tuturnya.

Ia merinci, plagiatisme info Poltracking itu antara lain meliputi nomor urut kuisioner hingga nama responden.

Lebih lanjut Philip menyebut pada 3 November 2024 Poltracking kembali memberikan info mentah dari 2.000 responden. Kemudian, hasil verifikasi nan dilakukan majelis etik Persepi dinyatakan tidak ada plagiatisme data, tetapi dataset kedua tersebut tak disertai info diri responden seperti RT, RW, status dan bobot.

Dengan demikian Philip menyebut jika hasil survei nan dilakukan Poltracking terhadap tentang Pilgub Jakarta 2024 tak terverifikasi.

"Akibatnya majelis etik merasa bahwa keputusannya itu sebetulnya info tidak bisa diverifikasi. Dewan etik tidak pernah bilang ini info salah. Kita bilang 'kita tidak bisa memverifikasi datanya, validitasnya susah untuk dipastikan'" kata Philip.

Sebelumnya, Persepi melarang Poltracking Indonesia mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan info oleh Dewan Etik.

Hal itu lantaran hasil survei Poltracking mencatat kelebihan RK-Suswono, sedangkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat kelebihan Pramono-Rano.

Hasil survei LSI nan diumumkan Rabu (23/10) memotret elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno tertinggi di Pilkada Jakarta 2024.

Pramono-Rano meraih elektabilitas 41,6 persen. Disusul Ridwan Kamil-Suswono di posisi kedua dengan 37,4 persen dan Dharma-Kun di posisi paling buncit dengan 6,6 persen.

Sehari setelahnya, Poltracking Indonesia mencatat kelebihan pasangan nomor urut satu Ridwan Kamil-Suswono dengan kelebihan elektabilitas mencapai 51,6 persen.

RK-Suswono unggul dari paslon nomor urut tiga, Pramono Anung-Rano Karno di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen. Lalu di urutan ketiga ada paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dengan 3,9 persen.

(can/pta)