Pesimistis 10 Capim KPK dan Kepentingan Besar Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Panitia seleksi calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan 10 nama nan lolos tes jasmani dan wawancara kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka nan lolos antara lain Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky Indarti, dan Setyo Budiyanto

Sementara sejumlah nama nan mempunyai pengalaman bekerja di KPK gugur, di antaranya Pahala Nainggolan, Wawan Wardiana, hingga Johan Budi Sapto Pribowo.

Pahala merupakan Deputi Pencegahan KPK saat ini. Sementara Wawan menjabat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

Sedangkan Johan Budi pernah menduduki beberapa posisi di lembaga itu mulai dari Deputi Pencegahan KPK, Juru Bicara, dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, terakhir Plt Wakil Ketua KPK.

Wakil Ketua Pansel KPK Arief Satria mengatakan pihaknya menetapkan tiga kriteria nan ditentukan dalam seleksi capim, ialah integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas. 

"Alhamdulillah Pak Presiden bakal meneruskan nama-nama tersebut Ke DPR," ujar Arief.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai 10 nama capim yang lolos seleksi tahap akhir ini sangat menunjukkan kepentingan Presiden Jokowi.

Zaenur mengaku sejak awal mengkritik konfigurasi pansel lantaran didominasi unsur pemerintah dibanding masyarakat sipil. Ia mengaku kecewa dengan hasil seleksi 10 nama capim maupun 10 calon dewas KPK.

Menurutnya, 10 nama nan diserahkan ke Jokowi didominasi oleh abdi negara alias unsur penegak norma lain seperti polisi, jaksa, hakim, hingga auditor baik sebagai pejabat aktif alias pensiunan.

Padahal, idealnya KPK dipimpin unsur masyarakat sipil alias profesional. Hal itu krusial untuk menjaga independensi dan menghapus bentrok kepentingan.

"Seharusnya kok itu diisi idealnya diisi oleh unsur ahli dan masyarakat sipil untuk menjaga independensi KPK. Kalau diisi aparat,KPK bakal disetir," kata Zaenur.

Menurutnya, kondisi itu sudah terjadi selama lima tahun terakhir. Apalagi, di antara mereka nan terpilih sebagian juga tetap terlibat masalah etik di KPK.

Dengan komposisi itu, Zaenur mengaku tak punya angan mengenai independensi KPK. Ia memprediksi KPK lima tahun ke depan tak bakal banyak berubah.

Zaenur berharap pada DPR untuk proses selanjutnya. Meski peluangnya bakal sangat kecil, dia menilai KPK bakal ditundukkan baik oleh DPR maupun Presiden.

"Nah saya termasuk orang nan pesimis atas hasil seleksi ini. Saya nyatakan hasil seleksi ini sangat mencerminkan interest Presiden Jokowi, nan punya kepentingan besar terhadap KPK. Apalagi keluarganya sedang dalam sorotan," katanya.

Capim KPK tanggung jawab KPK

Sementara itu Ketua IM57+ Institut, M Praswad Nugraha menyebut 10 nama merupakan tanggung jawab dan pilihan Presiden. Praswad merujuk pada Pasal 30 ayat 9 UU KPK.

Praswad mewanti-wanti publik tak keliru mendudukkan perkara penentuan 10 nama Capim KPK seolah semuanya keputusan di luar kewenangan Presiden. Masalahnya, kata dia, dari 10 nama, terdapat nama nan tetap tersandung masalah etik di KPK.

"Jangan sampai pengumuman pansel ke publik menjadi distorsi sehingga seakan Presiden tidak bertanggungjawab atas pilihan ini," kata Praswad saat dihubungi, Rabu (2/10).

Selain itu, Praswad lebih jauh menyoroti proses politik di DPR selanjutnya. Menurut dia, proses itu dapat bermuara transaksi bagi-bagi kedudukan nan berujung pada politisasi hukum.

Praswad terutama cemas ketua KPK nantinya justru jatuh pada orang bermasalah sehingga bakal menjadi sandera politik.

"DPR kudu menunjukkan komitmen politik dalam pemberantasan korupsi. Tanpa adanya sikap tersebut maka perbaikan KPK hanya bakal menjadi semboyan politik tanpa isi perubahan KPK ke arah nan lebih baik," katanya.

Menurut Praswad, rumor bentrok kepentingan menjadi masalah serius pada periode kepemimpinan KPK sebelumnya. Dia berambisi DPR memberi atensi serius pada rumor tersebut.

"Double loyalty bakal menjadi persoalan nan membikin mudahnya intervensi penanganan kasus," katanya.

(thr/fra)

[Gambas:Video CNN]