Pimpinan Komisi IV DPR Dorong Buat Pansus Mark Up Harga Impor Beras

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan mendorong pembentukan panitia unik (Pansus) mendalami dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage (denda) impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Ia menilai pembentukan pansus DPR itu untuk mengungkap kebenaran mengenai skandal impor beras nan menyeret Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

"Iya kelak kita usulkan dan dorong," kata Daniel dalam keterangannya, Minggu, (7/7).

Daniel juga berpandangan pembentukan pansus itu bisa turut memperbaiki tata kelola pangan di Indonesia. Ia menyebut pembentukan pansus itu sekaligus menunjukkan komitmen dan langkah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

"Dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan," ucap dia.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK atas dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage (denda) impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Laporan itu dilayangkan oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR) pada Rabu (3/7). Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas dan Kepala Bulog sebagai pihak nan paling bertanggung jawab mengenai persoalan itu.

Hari menyebut dua lembaga nan bertanggung jawab atas impor beras tidak proper dalam menentukan harga, sehingga menyebabkan selisih nilai beras impor nan sangat signifikan.

"Ada dugaan korupsi nan dilakukan oleh Bapanas dan Bulog lantaran menurut kajian kami dan hasil investigasi ada dugaan mark up nan dilakukan oleh dua lembaga tersebut mengenai masalah impor beras," ujar Hari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/7).

Perum Bulog pun sudah buka bunyi soal itu. Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan saat kondisi tertentu, demurrage adalah perihal nan tak bisa dihindarkan sebagai bagian dari resiko penanganan komoditas impor.

Bulog sejatinya sudah berupaya meminimumkan biaya demurrage. Biaya itu juga sepenuhnya menjadi bagian kalkulasi pembiayaan perusahaan pengimpor dan pengekspor.

"Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin lantaran hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada lantaran hari libur, dan lain sebagainya. Dalam mitigasi resiko importasi, demurrage itu biaya nan sudah kudu diperhitungkan dalam aktivitas ekspor impor," ujarnya.

(mnf/DAL)

[Gambas:Video CNN]