Pimpinan Muhammadiyah Diminta Lihat Lubang Tambang yang Rusak Alam

Jakarta, CNN Indonesia --

Koordinator Green Faith Indonesia sekaligus Wakil ketua Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah Hening Parlan berambisi para ketua Muhammadiyah memandang terlebih dulu lubang tambang nan telah merusak alam.

Hal ini bertalian dengan sikap PP Muhammadiyah nan disebut-sebut bakal menerima izin tambang batubara dari pemerintah.

"Semoga para ketua memandang gimana lubang-lubang tambang itu nan merusak bentang alam," kata Hening dalam keterangannya, Kamis (25/7).

Hening berambisi para ketua Muhammadiyah menggunakan beragam pertimbangan jika memang mengambil keputusan memakai izin tambang.

Dia mau para ketua Muhammadiyah sudah pernah memandang air di lubang tambang nan tidak bisa diminum dan rawan untuk kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, dia mau para ketua sudah berjumpa 42 orang tua nan anak-anaknya meninggal lantaran masuk lubang tambang.

"Para ketua telah mendengarkan perihnya mereka sebagai orang tua, mendengarkan kisah pilu serta curahan hati mereka," ucap dia.

Hening juga berambisi keputusan menerima izin tambang sudah melibatkan beragam universitas nan mengkaji mengenai tambang batubara. Menurutnya, pengelolaan tambang tak bisa dilakukan sembarang.

"Apabila rupanya semua dipertimbangkan tersebut sudah dilakukan, termasuk pertimbangan lain seperti kebijakan dan beragam peraturan mengenai tambang, lantaran itu tidak mudah dan perlu koridor unik jika lintas kepercayaan mau melakukannya lantaran itu adalah tidak ada pengalaman melakukannya," kata dia.

Hening pun mengapresiasi para kader Muhammadiyah nan selama ini berjuang menolak izin tambang tersebut. Ia tak mempersoalkan jika ada pengurus nan mendukung alias tak bersikap mengenai kebijakan ini.

"Semua kewenangan pribadi dan silakan, nitip pesan bahwa nan kita lakukan saat ini adalah membangun hidup terhormat dan keberlangsungan generasi kita masa nan bakal datang," ujar Hening.

Sementara itu, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengungkapkan PP Muhammadiyah telah setuju menerima izin tambang dari pemerintah.

Ia mengatakan keputusan ini sudah dilakukan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah nan digelar sekitar pertengahan bulan Juli ini.

"Ya, nan jelas itu melalui pleno. Nah pleno sudah memutuskan setuju, Bismillah, Muhammadiyah bakal mengambil lahan dengan syarat-syarat ABCD nan sudah saya sampaikan," kata Azrul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/7) malam.

"Jadi di Muhammadiyah itu bertindak asas kolektif kolegial. Walaupun ada nan tidak setuju, jika sudah diputuskan bersama-sama ya kudu setuju. Atau sebaliknya, jika diputuskan tidak setuju, ya kudu semuanya tidak setuju," tambahnya.

Pemerintah memberikan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kesempatan dapat izin tambang batubara.

Kebijakan izin tambang ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.

Lewat patokan ini, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran wilayah izin upaya pertambangan unik (WIUPK) eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B).

(rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]