PKB Minta Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PKB Dita Indah Sari meminta pemerintah menunda rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Ia menyoroti situasi ekonomi saat ini di mana daya beli masyarakat sedang menurun dan PHK nan mencapai nyaris 65 ribu.

"PKB minta agar rencana PPN 12 persen per 1 Januari itu ditunda dulu, lantaran situasi daya beli masyarakat sedang menurun. PHK mencapai nyaris 65 ribu," kata Dita saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (22/11).

Ia memahami kenaikan itu memang petunjuk dari UU HPP (Harmonisasi Peraturan Pajak) tahun 2021.

Namun, kata dia, ada klausul dalam UU itu nan memperbolehkan pemerintah dan DPR menyesuaikan tarif PPN itu, dalam corak Peraturan Pemerintah (PP).

"Boleh naik, boleh turun, dengan pemisah atas dan bawahnya (15 persen dan 5 persen). Ruang untuk meninjau kembali jelas ada. Jadi bukan nilai meninggal kudu naik," ujarnya.

Pemerintah bakal meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai tahun depan. Pemerintah berkilah menjalankan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam beleid itu, pemerintah dan DPR memang menetapkan PPN naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12 persen mulai 2025.

Meski mendapatkan tentangan di publik, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belum ada pembahasan kenaikan PPN bakal ditunda.

Menurutnya, meski banyak perdebatan meningkatkan pajak di tengah pelemahan daya beli, namun di satu sisi APBN sebagai shock absorber kudu dijaga kesehatannya.

"Tapi APBN memang tetap kudu dijaga kesehatan nya. Karena APBN itu kudu berfaedah dan bisa merespon dalam bagian dunia crisis financial. Countercyclical tetap kudu kita jaga," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI, Rabu (13/11).

(yoa/fra)

[Gambas:Video CNN]