PKB Sebut Pansus Pengawasan Haji Tak Bermaksud Politis

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota pansus angket pengawasan haji DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyebut tak ada niatan politis atas pembentukan pansus haji 2024.

Ia menegaskan pembentukan pansus itu merupakan tugas konstitusional DPR dalam menjalankan kegunaan check and balances terhadap pemerintah.

"Ini tugas konstitusional DPR. Kami melakukan kegunaan check and balances," kata Luluk lewat pesan singkat, Rabu (10/7).

Luluk menyampaikan pembentukan pansus pengawasan haji ini untuk membenahi ekosistem serta penyelenggaraan haji menjadi lebih baik.

Ia menjelaskan pansus haji bakal mulai bekerja pada masa reses dalam waktu dekat ini.

Luluk menyebut mereka bakal mulai dengan menggelar rapat internal personil pansus untuk kemudian membikin lini masa hingga agenda kerja.

Setelahnya, pansus bakal menjadwalkan pemanggilan pihak mengenai dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 kemarin.

"Kami juga memanggil travel-travel haji umroh, perusahaan-perusahaan nan terkait, catering, bus, pesawat dan lain-lain," ucapnya.

DPR lewat rapat paripurna pada Selasa (9/7) kemarin mengesahkan pembentukan pansus kewenangan angket haji 2024. Sebanyak 35 personil turut meneken pembentukan pansus itu.

Pansus kewenangan angket pengawasan haji 2024 itu diisi oleh 30 orang nan berasal dari seluruh fraksi DPR.

Sebanyak tujuh personil dari PDIP; Golkar dan Gerindra masing-masing empat orang; PKB, NasDem, Demokrat, PKS masing-masing tiga orang. Lalu, dua orang dari PAN, dan satu orang dari PPP.

(mnf/fra)

[Gambas:Video CNN]