PKB Tak Masalah jika DPA Diisi Para Mantan Presiden RI

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengaku tak masalah jika Dewan Pertimbangan Agung (DPA) nantinya bakal diisi para mantan Presiden RI.

Ia mengatakan perihal komposisi dari DPA kelak merupakan kewenangan prerogatif presiden.

"Enggak ada masalah, lagi pula itu juga menjadi kewenangan prerogatif presiden," kata Luluk di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/7).

Luluk menyebut bisa saja DPA kelak bakal diisi mulai dari Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Jokowi.

"Mungkin ada juga perwakilan dari family Gus Dur dan lain-lain. Intinya termasuk juga tokoh-tokoh nan lain," ujar dia.

Ia mengatakan DPA itu bakal jadi tempat bagi para negarawan nan bisa memberikan pertimbangan dan masukan bagi presiden.

Kendati DPR mengusulkan jumlah personil DPA kelak takkan dibatasi dan sepenuhnya diserahkan ke presiden. Namun Luluk percaya presiden tetap bakal terukur dalam mengambil keputusan.

Ia menyebut publik pun bisa turut berkedudukan dalam mengawasi presiden ke depan nanti.

Pada saat nan sama, Luluk juga mendorong keberagaman latar belakang untuk nantinya mengisi DPA.

"Nah, mungkin DPA bisa juga diisi antara lain nan itu merepresentasikan wakil dari golongan-golongan ethics tertentu lah alias tokoh-tokoh budaya alias ya para prominence tokoh publik lah masyarakat gitu," ucapnya.

DPR berencana mengubah nomenklatur Wantimpres kembali menjadi DPA lewat revisi UU No. 19 Tahun 2006.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut perubahan nomenklatur itu takkan mengubah kegunaan lembaga.

(mnf/dna)

[Gambas:Video CNN]