PKB Ungkap Alasan Ingin Pilpres-Pileg Tak Lagi Digelar Serentak

Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB memberikan pertimbangan terhadap penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan personil legislatif (pileg) nan digelar serentak pada Februari 2024 lalu.

Ke depan, PKB mau agar Pileg dan Pilpres dipisah. Usulan itu merupakan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB nan digelar di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Selasa (23/7).

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai penyelenggaraan pemilu serentak tak fokus. Akibatnya, masyarakat, apalagi termasuk partai politik hanya konsentrasi pada pemenangan pilpres.

"Saya nyalon DPR RI, saya punya Ketua Umum nan maju jadi cawapres, jika saya pribadi saya dahulukan cawapres gitu," kata Jazilul di kompleks parlemen, Kamis (24/7).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar namalain Cak Imin diketahui maju mendampingi Anies Baswedan di Pilpres lalu.

Menurut Jazilul, kondisi itu terjadi pada pemilihan caleg hingga tingkat kabupaten kota dan provinsi. Dia lantaran itu menyusulkan pileg dipisah agar masyarakat tetap bisa konsentrasi pada calon pemimpin nan mereka pilih.

Namun begitu, jarak waktu pemulihan bisa tetap digelar di waktu nan sama. Misalnya, pileg bisa digelar enam bulan sebelum pilpres. Pada Pemilu serentak 2024 lalu, kata Jazilul, para caleg tak punya cukup waktu, energi, dan biaya untuk memenangkan dirinya lantaran juga konsentrasi pada pemenangan pilpres.

"Bagaimana seorang pasukan kudu bertempur untuk memenangkan dirinya dan kudu memenangkan pimpinannya, coba gimana caranya," katanya.

PKB, lanjut Jazilul, lantaran mengusulkan paket revisi terhadap UU partai politik. Dalam revisi itu, hasil Mukernas juga mengusulkan agar biaya support parpol ditambah.

Merujuk hasil survei KPK, biaya support partai mestinya naik menjadi Rp10 ribu dari semula Rp1000 per bunyi sah hasil pileg. Aturan biaya support parpol tertuang dalam PP Nomor 1 Tahun 2018. Di dalamnya menyebut partai politik di tingkat pusat nan mendapatkan bangku DPR berkuasa menerima support finansial senilai Rp1.000 per bunyi sah.

Saat ini, berasas hasil pemilu 2019, PDIP menjadi partai dengan penerima support parpol terbanyak sebesar Rp27,05 miliar. Berturut-turut Gerindra Rp17,59 miliar, Golkar Rp17,23 miliar, PKB Rp13,57 miliar, NasDem Rp12,66 miliar, PKS Rp11,49 miliar, Demokrat Rp10,88 miliar, PAN Rp9,57 miliar, dan PPP Rp6,32 miliar.

Menurut dia, kenaikan biaya itu krusial untuk menguatkan lembaga partai nan melahirkan para calon pemimpin.

"Karena apa, lantaran krusial untuk menguatkan lembaga partai. Karena partailah nan mulai lahirkan calon-calon pemimpin itu," kata Jazilul.

"Kalau dari pengamatan nan ada dari survei nan ada, lembaga partai tidak dipercaya oleh publik, maka kudu diperkuat," imbuhnya.

(thr/sfr)

[Gambas:Video CNN]