Poin-poin Penting Hasil Rakernas V PDIP, Singgung Kekuatan Penyeimbang

Jakarta, CNN Indonesia --

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP menghasilkan total 17 rekomendasi eksternal menyikapi situasi dinamika politik nasional dalam beberapa waktu terakhir.

Sebanyak 17 poin rekomendasi itu disampaikan berasas hasil rapat internal partai nan digelar selama tiga hari mulai 24-26 Mei di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Rekomendasi tersebut dibacakan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pada hari terakhir penutupan Rakernas dan memuat sejumlah poin krusial mengenai arah partai ke depan. Dari total 17 rekomendasi, beberapa di antaranya turut menanggapi penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2024 lalu.

Rakernas juga membahas soal arah alias sikap politik PDIP ke depan, termasuk rencana penyelenggaraan Kongres partai nan bakal digelar pada April 2025. CNNIndonesia.com merangkum sejumlah poin krusial dari 17 rekomendasi hasil Rakernas. Berikut di antaranya:

Pemilu 2024 terburuk dalam sejarah demokrasi

Rakernas V PDIP menilai Pemilu dan Pilpres 2024 sebagai Pemilu terburuk dalam sejarah kerakyatan di Indonesia. Puan menyoroti penyalahgunaan kekuasaan, intervensi abdi negara penegak hukum, dan praktik money politics nan kian masif.

Merespons situasi itu, PDIP merekomendasikan peninjauan ulang sistem pemilu ke depan melalui pelembagaan partai politik, penguatan pers, dan masyarakat sipil.

"Rakenas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu nan paling jelek dalam sejarah kerakyatan Indonesia," kata Puan saat membacakan poin hasil Rakernas.

Perlu kekuatan penyeimbang

Rakernas V PDIP juga mendorong kekuatan penyeimbang alias check and balances untuk meningkatkan kualitas demokrasi. PDIP lantaran itu mendorong perlakuan nan setara terhadap partai nan berada di dalam dan luar pemerintahan.

"Rakenas V Partai menilai untuk meningkatkan kualitas kerakyatan Indonesia memerlukan kegunaan kontrol dan penyeimbang (checks and balances)".

Instruksi koalisi

Berdasarkan bunyi dan masukan para kader, Rakernas merekomendasikan kepada Megawati Soekarnoputri agar kerja sama politik alias koalisi hanya dilakukan dengan partai nan punya komitmen menjaga agenda reformasi.

Puan menyebut, kemauan itu disampaikan struktur kader mulai dari tingkat ranting, anak ranting, PAC, hingga hingga DPD partai.

Minta maaf sikap kader langgar konstitusi

PDIP, melalui rekomendasi nan disampaikan Puan, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas prilaku kader nan tidak menjunjung etika politik dan melakukan pelanggaran konstitusi.

Rakernas lantaran itu mendorong perbaikan sistem rekrutmen, pelatihan, dan kaderisasi agar perilaku kader tidak kembali terulang ke depan.

"Selanjutnya, Rakernas V Partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai, agar apa nan terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali," kata Puan.

Mega dapat mandat tentukan sikap politik partai

Rakernas V PDIP memberi mandat kepada Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sikap politik partai pada pemerintahan mendatang. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 15 AD/ART partai.

Puan mengatakan bahwa keteguhan sikap pemimpin partai krusial untuk menghadapi transisi pemerintahan ke depan.

"Oleh lantaran itu Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik Partai terhadap pemerintah".

Namun pada kesempatan itu, PDIP belum menentukan sikapnya untuk berada di dalam alias luar pemerintahan. Megawati dalam pidatonya mengatakan dirinya tetap melakukan kalkulasi politik.

"Harus dihitung secara politik loh," kata Mega disambut tepuk tangan kader.

Rakernas sepakat dorong Megawati lanjutkan ketua umum

Rakernas V PDIP juga memberi mandat kepada Megawati Soekarnoputri untuk melanjutkan posisinya sebagai Ketua Umum. Secara resmi, penentuan posisi ketua umum partai untuk periode lima tahun ke depan bakal dibahas dalam Kongres VI pada 2025.

"Rakenas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025".

(thr/isn)

[Gambas:Video CNN]