Poin-poin Penting Putusan Sengketa Pileg 2024 di MK

Jakarta, CNN Indonesia --

Mahkamah Konstitusi telah rampung membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilu (PHPU) legislatif 2024 pada Senin (10/6). Total terdapat 106 gugatan nan telah dibacakan putusannya sejak Kamis (6/6).

Putusan PHPU legislatif itu dihadiri oleh sembilan pengadil konstitusi ialah Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Anwar Usman.

Namun, dalam perkara nan mengenai PSI, Anwar Usman tidak dilibatkan. Hal itu untuk menghindari adanya bentrok kepentingan. Sebab, Ketua Umum PSI merupakan keponakan dari Anwar Usman ialah Kaesang Pangarep.

Pada hari pertama, MK telah memutus 37 perkara. Hasil putusan menunjukkan, sebanyak 11 perkara dinyatakan dikabulkan sebagian, 3 perkara dikabulkan seluruhnya, 1 perkara dikabulkan penarikan dan 22 perkara ditolak.

Pada hari kedua, Jumat (7/6), terdapat 38 perkara nan diputus. Perkara nan dikabulkan sebagian sebanyak 11 perkara, kabul seluruhnya 2 perkara, kabul penarikan 2 perkara, tidak dapat diterima 1 perkara dan ditolak 22 perkara.

Pada hari terakhir, MK membacakan putusan dari 32 perkara. Rinciannya, putusan kabul sebagian untuk 16 perkara, kabul seluruhnya untuk 1 perkara dan gugatan ditolak untuk 14 perkara.

Jika dirangkum secara keseluruhan, dari 106 perkara nan diputus itu, terdapat 38 perkara dikabulkan sebagian, 6 perkara dikabulkan untuk seluruhnya, 3 perkara dikabulkan penarikan, 1 perkara tidak dapat diterima dan 58 perkara ditolak.

Berikut rangkuman poin-poin dari sidang putusan sengketa Pileg nan telah digelar selama 3 hari itu:

Putusan untuk pemungutan bunyi ulang (PSU)

1. Perkara 55 (DPRD Cianjur, Cianjur III): kabul sebagian. MK minta penghitungan dan pemungutan bunyi ulang.

2. Perkara 74 (DPRD Cirebon, dapil Cirebon II): kabul sebagian, MK meminta penghitungan dan pemungutan bunyi ulang.

3. Perkara 125: permohonan PKS (keterwakilan perempuan) dapil Gorontalo 6, MK minta pemungutan bunyi ulang.

4. Perkara 143: Permohonan PDIP Gorontalo 2 dikabulkan seluruhnya (Pemungutan bunyi ulang).

5. Perkara 251, MK memerintahkan PsU di TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala, untuk personil DPRD Kabupaten.

6. Perkara 226, MK meminta salah satu caleg didiskualifikasi dan meminta PSU tanpa caleg tersebut.

7. Perkara 247, MK memerintahkan PSU di 31 TPS di Desa Tambusai Utara dengan didahului pemutakhiran DPT.

8. Perkara 225, PSU di wilayah kabupaten Kelurahan Meranti 4 pada TPS 002, Kab Kepulauan Meranti 4 (30 hari).

9. Perkara 234, PSU di 2 TPS di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dalam 30 hari sejak penetapan MK.

10. Perkara 05, PSU 2 TPS Kelurahan Malawele, Dapil Papua Barat Daya 3. Pemohon PAN.

11. Perkara 284, PSU di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang Dapil Sintang 5, untuk Kursi DPRD Kabupaten Sintang.

12. Perkara 149, PSU di TPS 12 Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Dapil Samosir 1, untuk bangku DPRD Samosir.

13. Perkara 01, MK minta pemungutan bunyi ulang pada dapil Kota Ternate 2 lantaran ketua KPPS tidak menandatangani surat suara.

14. Perkara 20, MK perintahkan untuk pemungutan bunyi ulang di dapil Aceh 6 di seluruh TPS pada 8 kecamatan.

15. Perkara 184, pemungutan bunyi ulang pada dapil Nias Selatan 6, Kabupaten Nias Selatan.

16. Perkara 98, PSU di dapil Banggai Kepulauan 2 (Sulteng) di TPS01 Desa Tatakalai.

17. Perkara 177, PSU di dapil Jayawijaya 4 Distrik Asotipo.

18. Perkara 185, PSU di dapil Jayawijaya 4 Distrik Popugoba.

19. Perkara 158, PSU Distrik Asotipo, Popugoba, Maima dapil Papua Pegunungan 1

20. Perkara 73, PSU di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Sari Kec. Maro Sebl Ulu, Kab Batanghari (Dapil Jambi 2)

21. Perkara 03 diajukan Irman Gusman. Putusannya: PSU untuk perolehan bunyi calon personil Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Irman Gusman diikutsertakan.

Berlanjut ke laman berikutnya....