Poin-poin Pernyataan Jokowi Soal APBN 2025 Dalam Pidato di Sidang Paripurna DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo namalain Jokowi menyampaikan pidato soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2025 dalam Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024. Beberapa di antaranya mengenai rancangan besaran pendanaan negara hingga strategi jangka pendek dan menengah ihwal kreasi shopping dan pendapatan serta pembiayaan tahun depan.

Berikut poin-poin pernyataan Jokowi tentang APBN 2025 dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR RI:

1. Pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun

Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan Presiden RI Joko Widodo mengatakan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2025, pendapatan negara dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun. Presiden menjelaskan, pendapatan tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun.

“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun,” kata Jokowi.

2. Pemerintah tetap jaga suasana investasi dan lanjutkan reformasi perpajakan

Menurut Jokowi, rencana pendapatan negara dalam RUU APBN 2025 tersebut dirancang dengan tetap menjaga suasana investasi, kelestarian lingkungan, serta keterjangkauan jasa publik. Pemerintah juga melanjutkan reformasi perpajakan melalui ekspansi pedoman pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan manajemen perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan nan terarah dan terukur.

“Melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong investasi,” katanya.

3. Rancangan APBN 2025 pilar krusial keberlanjutan

Jokowi juga menyatakan arsitektur APBN 2025 adalah pilar krusial untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan beragam program unggulan nan berkesinambungan dari pemerintah saat ini ke pemerintah selanjutnya.

“APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan berkelanjutan,” kata Kepala Negara.

4. Indonesia kudu lanjutkan reformasi struktural, serta jaga dan kerjasama kebijakan fiskal

Indonesia kudu terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal nan sehat dan kredibel, hingga meningkatkan kerjasama kebijakan fiskal, moneter, serta keuangan. Desain shopping dan pendapatan serta pembiayaan dinilai perlu dirancang fleksibel.

“Dengan menyediakan ruang fiskal guna mengantisipasi ketidakpastian, dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan,” kata Eks Gubernur DKI Jakarta itu.

5. Strategi kebijakan jangka pendek dan jangka menengah

Jokowi mengatakan, strategi kebijakan jangka pendek bakal difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah. Berikut sederet kebijakan jangka pendek dalam APBN 2025:

- Makan bergizi cuma-cuma (MBG)

Iklan

- Program percepatan pembaharuan sekolah

- Penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi

- Peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat

- Peningkatan permodalan bagi UMKM

Adapun dalam strategi jangka menengah, diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan berkelanjutan. Adapun strategi kebijakan jangka menengah dalam APBN 2025 yaitu:

- Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul nan produktif, inovatif, dan berkekuatan saing melalui pendidikan bermutu, MBG, pembaharuan sekolah, kesehatan berkualitas, serta perlindungan sosial.

- Penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi nan berbobot tambah tinggi, rendah emisi, dan berorientasi ekspor.

- Meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan nan merata untuk seluruh lapisan masyarakat di setiap wilayah Indonesia.

- Melanjutkan pembangunan prasarana sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan prasarana di bagian pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas.

- Pemantapan penerapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

- Peningkatan ekonomi imajinatif maupun kewirausahaan melalui pemberdayaan.

- Peningkatan akses permodalan bagi UMKM, penguatan pertahanan dan keamanan serta kemandirian pangan dan energi.

- Penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | AGUNG SEDAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Masuk APBN 2025, Sri Mulyani: Postur Tak Alami Banyak Deviasi