Polda Bali Masih Dalami soal Ormas Intimidasi Forum Air Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia --

Polda Bali menyatakan tetap mendalami dugaan upaya pembubaran paksa dan intimidasi oleh ormas terhadap aktivitas dan peserta Forum Air untuk Rakyat (People's Water Forum/PWF).

Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan berkata tetap mendalami peristiwa ini untuk mengetahui masalah sesungguhnya.

"Kami tetap dalami dan belum tahu pasti apa masalahnya dan siapa-siapa nan miskomunikasi," kata Jansen, Selasa (21/5).

Sejauh ini, pihaknya menduga masalah tersebut tidak dicerna dengan baik oleh dua golongan tersebut. Selain itu, dia menyebut aktivitas di Hotel Oranjje itu belum mendapat izin dari pihak berwajib.

"Karena sampai saat ini belum ada laporan resmi kepada kepolisian," imbuhnya.

Aksi premanisme diduga dilakukan ormas nan menamakan diri Patriot Garuda Nusantara (PGN) terhadap gelaran Forum Air untuk Rakyat nan digelar di Denpasar, Bali, sejak awal pekan ini.

Pada Senin (20/5) golongan massa itu berupaya membubarkan paksa forum nan digelar Pro Demokrasi (Prodem) dan pemerhati lingkungan lain di Hotel Oranjje, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar. Lalu, pada Selasa ini, diduga bagian dari golongan massa itu kembali melakukan intimidasi termasuk mengadang orang nan hendak datang ke PWFdi letak sama.

Dua nan diadang sehingga tak bisa masuk ke hotel tersebut adalah eks Hakim MK I Dewa Gede Palguna dan Pendiri LBH Bali WCCNi Nengah Budawati. Mereka berdua adalah salah satu pemateri untuk aktivitas People's Water Forum (PWF) tersebut.

Budawati mengatakan massa nan mengadangnya berkilah mereka melakukan itu lantaran memang aktivitas tersebut dilarang kepolisian.

"Terus jika kami tidak bisa mengisi aktivitas ini mana suratnya? Tidak ada katanya, dari Polda mereka bilang," ujar Budawati saat ditemui awak media di depan letak aktivitas forum tersebut, Selasa (21/5) seperti dikutip detikBali.

Terpisah, Koordinator Denpasar Demokrasi Forum Ignasius Darmawan mengatakan pihaknya mengecam dugaan pembiaran oleh kepolisian terhadap massa nan ormas nan mengatasnamakan Patriot Garuda Nusantara (PGN)untuk membubarkan forum tersebut, apalagi mengintimidasi peserta baik bentuk maupun verbal.

"Kami mengecam tindakan pembiaran Kepolisian Bali atas sikap-sikap arogansi dari pihak oknum ormas nan telah mengintimidasi dan dan mempersekusi kewenangan sipil," kata Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa.

Pihaknya lantas mendesak Polda Bali untuk menjamin kewenangan penduduk negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.

"Kami meminta untuk pihak kepolisian menindak tegas serta menangkap ormas-ormas nan melakukan tindakan intimidasi, persekusi dan tindakan kekerasan lainnya terhadap penduduk sipil dalam tempo nan sesingkat-singkatnya," kata dia.

Sebelumnya, salah seorang pentolan ormas PGN, Pariyadi, berdasar pembubaran aktivitas Forum Air untuk Rakyat berasas Peraturan Gubernur Bali.

"Peraturan Gubernur melarang aktivitas seperti ini. Kami Patriot Garuda Nusantara menolak adanya aktivitas dan ini sudah tidak benar," ujar Pariyadi.

Forum Air untuk Rakyat alias PWF itu disebut sebagai tandingan dari KTT World Water Forum ke-10 nan digelar di Bali pekan ini.

Menteri minta agenda PWF dibiarkan saja

Sementara itu, Menteri PUPR  Basuki Hadimuljono yang juga Ketua Harian World Water Forum (WWF) ke-10 meminta semua pihak tak melarang kritikan PWF karena justru bakal mencoreng nama Indonesia.

"Itu haknya mereka (PWF) dah ngomong. Kalau dilarang, malah kita jelek. Malah Indonesia nan kena," kata Basuki di The Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (21/5).

Menurut Basuki,  PWF memang sudah sering melontarkan suara-suara sumbang terhadap forum air internasional itu sejak digelar kali keempat di Meksiko pada 2006. PWF juga sering menginterupsi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat bakal membuka WWF ke-10.

Meski begitu, Basuki memastikan kritikan PWF tidak bakal berpengaruh terhadap penyelenggaraan dan beragam perihal nan dibicarakan selama perhelatan WWF ke-10 di Bali. Namun, Basuki belum mengetahui duduk perkara tindakan anarkistis PGN terhadap PWF.

"Menurut WWC (World Water Council), saya juga berbareng WWC, (PWF) itu NGO (ormas) nan (dianggap mengganggu). Tadinya, (PWF) mau dicekal. Saya bilang, 'no' (jangan)," katanya.

Baca buletin lengkapnya di sini.

(tim/kid)

[Gambas:Video CNN]