Polisi Persilakan Warga Lapor Jika NIK Dicatut Dukung Dharma-Kun

Jakarta, CNN Indonesia --

Polda Metro Jaya mempersilakan penduduk untuk melapor jika merasa dirugikan atas pencurian data pribadi sebagai syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan bakal melakukan pendalaman jika memang ditemukan unsur pidana.

"Polda Metro Jaya berkomunikasi dengan stakeholder, bekerja sama, silakan andaikan ada nan merasa dirugikan membikin laporan ke lembaga terkait," kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (16/8).

"Apabila ada nan dirugikan secara pidana, dapat membikin laporan polisi ke Polda Metro Jaya alias menghubungi 110, itu call center cuma-cuma nan bisa sigap direspon oleh petugas kami," imbuhnya.

Ade Ary turut mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan info pribadi. Masyarakat diingatkan untuk tak sembarangan membagikan info pribadi milik mereka.

"Hati-hati info pribadi itu jangan sembarangan diberikan, namanya individual data, jangan sembarangan diberikan, dan bagi penyalahgunaan pemegang info pribadi orang lain, dan andaikan dirugikan dilaporkan tentunya bakal diusut dan didalami oleh jejeran Polda Metro Jaya," tutur dia.

Sejumlah penduduk DKI Jakarta sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak itu.

Dugaan pencatutan itu juga viral di media sosial X. Warganet protes lantaran tiba-tiba mereka diklaim mendukung pasangan calon kepala wilayah perseorangan.

Sejumlah pejabat KPU DKI maupun Dharma Pongrekun belum merespons ketika ditanya soal pencatutan.

CNNIndonesia.com menghubungi Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata dan Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya soal perihal ini. Namun, keduanya belum merespons.

Dharma Pongrekun juga belum merespons soal dugaan pencatutan NIK penduduk tersebut.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meminta penduduk melapor soal dugaan pencatutan identitas itu.

"Andaikata ada masyarakat merasa dicatut namanya padahal tidak memberikan dukungan. Silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," kata Koordinator Divisi Penangganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo saat dihubungi.

(dis/isn)

[Gambas:Video CNN]