Politikus Gerindra Minta Ekspor Pasir Laut Ditunda, Kiara: Harusnya Minta Dibatalkan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati mengkritik keras pernyataan Politikus Gerindra, Ahmad Muzani untuk menunda ekspor pasir laut. Menurut Susan, semestinya kebijakan tersebut dibatalkan. Ia mengatakan pernyataan penundaan ekspor pasir laut, dinilai tidak mewakilkan rakyat nan terdampak penambangan itu.

"Kalau Gerindra memang memikirkan rakyat juga ya dan memikirkan kawan-kawan, harusnya jangan minta ditunda. Ditunda ini mau apa gitu? Harusnya minta untuk dibatalkan dong," jelas Susan saat dihubungi pada Rabu sore, 25 September 2024.

Dia mengatakan, pemerintah berpura-pura dalam mengatur kebijakan sedimentasi alias pasir laut. Sehingga, kata Susan, izin nan mengatur kebijakan itu wajib untuk dibatalkan. "Substansinya bukan pada persoalan ini ditunda alias tidak, tapi ini sudah wajib dibatalkan. Karena sedimentasi itu hanya kayak asal-asalan aja," kata dia.

Selain itu, dia menduga, pernyataan tentang penundaan itu tetap tahap bakal melanjutkan kebijakan ekspor pasir laut. Sebab, kata Susan, nilai patokan pasir laut dalam kalkulasi tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), nan tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 6 tahun 2024, mempunyai nomor nan cukup besar. "Karena kita tahu bahwa di dalam PNBP nan mau dikatrol di dalam pasir ini juga kan angkanya dahsyat gitu," kata dia.

Iklan

Adanya pernyataan nan diungkapkan politikus Gerindra itu, Susan menilai perihal itu justru membuka kesempatan lain selain ekspor pasir laut. "Jangan kelak kemudian narasi ditunda itu membuka kesempatan deal-dealan. Melihat pajak nan tidak sedikit bakal digulirkan gitu," ucap Susan.

Sebelumnya, Petinggi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, nan juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, mengusulkan agar rencana kebijakan ekspor pasir laut hasil sedimentasi di laut ditunda terlebih dahulu. "Ya, saya mengusulkan jika bisa ekspor, rencana ekspor pasir laut jika memungkinkan ditunda," kata Muzani di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. Pernyataan itu dapat dianggap krusial dikarenakan Gerindra bakal menjadi partai penguasa setelah ketua umumnya, Prabowo Subianto, dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

Pilihan Editor: Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersial, Ini Sebabnya