PPI: 18 Paskibraka Berhijab Jadi Tak Berjilbab Saat Dikukuhkan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengurus Pusat (PP) Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut ada 18 dari 76 personil Paskibraka 2024 nan mengenakan hijab, namun tak menggunakan jilbab saat dikukuhkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (13/8) kemarin.

Saat hari pengukuhan itu, seluruh Paskibraka 2024 putri nan dikukuhkan Jokowi untuk bekerja di istana terlihat tanpa jilbab. Padahal, saat datang ke pemusatan latihan, saat latihan, hingga gladi seluruh paskibraka putri nan berhijab itu tetap mengenakan jilbab.

Oleh lantaran itu muncul dugaan ada 'aturan' alias 'tekanan' agar paskibraka putri nan berjilbab itu tak berhijab saat dikukuhkan Jokowi.

"Padahal ada 18 dari utusan provinsi nan sejak awal mereka datang mengenakan jilban. Makanya teman-teman dari provinsi juga pada protes semua dan hari ini kita menyatakan sikap," kata Wasekjen PPI Irwan Indra kepada wartawan, Jakarta, Rabu (14/8).

Irwan menerangkan sejak 2022 silam pembinaan personil Paskibraka ada di bawah kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebelumnya, pembinaan personil Paskibraka ada di bawah kewenangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Irwan mengatakan dirinya pernah menjadi pembina paskibraka pada 2016 hingga 2021. Selama itu, kata dia, pihak pembina tak pernah memaksakan soal penggunan hijab bagi para personil paskibraka putri.

"Kami tidak pernah memaksakan kepercayaan adik-adik baik nan pakai jilbab maupun nan enggak pakai jilbab. nan enggak pake jilbab juga enggak pernah kita paksakan suruh pake jilbab. nan pakai enggak pernah kita paksakan suruh lepas. Itu sampai 2021," tutur dia.

"Kemudian 2022 pindah ke BPIP juga tetap belum ada perihal nan seperti ini. Baru kemarin kami kaget di 2024 ini pada saat pengukuhan baru kelihatan," imbuhnya.

Irwan menyampaikan sampai saat ini pihaknya tetap menunggu penjelasan dari BPIP mengenai patokan penggunaan hijab tersebut.

"Sampai dengan saat ini kita belum bisa mendapatkan info itu, lantaran kita kontak juga di BPIP belum ada nan memberikan statement, teman-teman pamong alias pembina juga sampai sekarang belum berikan klarifikasinya. Jadi kita belum mendapatkan itu," ucap dia.

Sebelumnya, PP PPI mengeluarkan pernyataan sikap mengecam dugaan pelarangan penggunaan jilbab terhadap personil Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 nan telah dikukuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (13/8) kemarin.

Dalam pernyataan sikap nan diteken Ketua Umum PPI Gousta Feriza dan Sekretaris Jenderal PP PPI Suprapto nan dirlis pada Rabu (14/8), mereka menolak tegas dugaan patokan alias tekanan terhadap personil Paskibraka 2024 berjilbab untuk melepas hijab mereka tersebut.

"Kami atas nama seluruh personil Purna Paskibraka Indonesia di mana pun berada, prihatin dan menolak tegas 'kebijakan' alias mungkin ada 'tekanan' terhadap adik-adik kami Anggota Paskibraka Tingkat Pusat (Nasional) Tahun 2024 Putri nan biasa menggunakan Hijab/Jilbab untuk melepaskan Hijab/Jilbab nan menjadi kepercayaan Agama mereka," demikian sikap mereka dalam pernyataan resminya.

PP PPI pun berambisi BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka untuk mengevaluasi semua patokan dan keputusan nan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut.

Mereka juga mendesak BPIP untuk menjawab argumen calon Paskibraka nan datang ke pemusatan latihan, serta saat momen latihan, hingga gladi tetap berjilbab namun terlihat tak berkerudung saat pengukuhan oleh presiden.

"Kenapa pada saat Pengukuhan "dilarang" menggunakan Hijab/Jilbab alias bahasa lain "diseragamkan" untuk tidak menggunakan Hijab/Jilbab? Bukankah perihal ini mencederai kebhinekaan itu sendiri ?. Lalu dimana letak pengamalan nilai nilai luhur Pancasila Sila khususnya Ketuhanan nan Maha Esa. Tentunya nan bisa menjawab perihal ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka," kata mereka.

Saat dikonfirmasi, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyatakan bakal meminta penjelasan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengenai dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka wanita berakidah Islam nan bekerja tahun 2024 ini.

"Terkait rumor tersebut saat ini kami sedang menelusuri ke BPIP dan menunggu klarifikasinya," kata Dito kepada CNNIndonesia.com, Rabu

Dito menjelaskan Paskibraka sejak 2022 lampau sudah ditarik menjadi kewenangan dibina BPIP .

CNNIndonesia.com menghubungi personil Dewan Pengarah BPIP Amin Abdullah dan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo mengenai berita ini. Namun nan berkepentingan belum merespons hingga buletin ini ditayangkan.

(dis/kid)

[Gambas:Video CNN]