Prabowo Bakal Tarik Utang Rp 775,9 T dalam RUU APBN 2025, Untuk Apa?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto merencanakan untuk mengakuisisi utang baru nan signifikan senilai Rp 775,9 triliun pada 2025, sesuai dengan pengarahan nan tertuang dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disingkat RAPBN 2025.

Menurut arsip RUU APBN 2025 nan diterbitkan pada Ahad, 18 Agustus 2024, kebijakan pembiayaan ini bermaksud untuk menutup defisit anggaran sembari tetap menjaga agar utang berada dalam pemisah nan kondusif dan terkelola dengan baik, serta memaksimalkan pembiayaan nonutang.

"Kebijakan pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran dilakukan dengan tetap menjaga pembiayaan utang dalam pemisah nan kondusif dan manageable serta mengoptimalkan pembiayaan nonutang," tulis arsip itu.

Pembiayaan utang ini sebagian besar bakal dilakukan melalui publikasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 642,6 triliun, sementara sisanya sebesar Rp 133,3 triliun berasal dari pinjaman neto, nan terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 128,1 triliun.

Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa utang ini bakal digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan nan telah ditetapkan dalam APBN.

"Pengadaan utang diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam upaya mewujudkan program dan sasaran pembangunan nan disusun dalam APBN," jelas arsip itu.

Jumlah total pembiayaan utang pada tahun depan meningkat sebesar Rp 222,8 triliun dibandingkan dengan perkiraan pembiayaan utang tahun ini sebesar Rp 553,1 triliun. Peningkatan ini diperlukan untuk menutupi defisit APBN 2025 nan diperkirakan mencapai Rp 616,2 triliun alias sekitar 2,53% dari produk domestik bruto (PDB).

"Di samping untuk memenuhi pembiayaan APBN, pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar finansial domestik," bunyi Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Iklan

Selain itu, pemerintah juga kudu bayar kembang utang nan diperkirakan mencapai Rp 552,85 triliun pada 2025, nan naik 10,8% dari perkiraan pembayaran kembang utang 2024.

Pertumbuhan pembayaran kembang utang pada 2025 ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 13,4%. Pembayaran ini terdiri dari kembang utang dalam negeri sebesar Rp 497,62 triliun dan kembang utang luar negeri sebesar Rp 55,23 triliun.

Perhitungan pembayaran kembang utang ini didasarkan pada beberapa asumsi, termasuk nilai tukar rupiah terhadap mata duit asing seperti dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan euro, serta tingkat kembang SBN tenor 10 tahun, referensi suku kembang pinjaman, potongan nilai publikasi SBN, dan perkiraan biaya pengadaan utang baru.

Perhitungan ini mencakup pembayaran kembang atas utang nan telah ada dari tahun-tahun sebelumnya, rencana pembiayaan utang untuk 2024 dan 2025, serta program pengelolaan portofolio utang nan direncanakan.

"Perhitungan besaran pembayaran kembang utang tahun anggaran 2025 secara garis besar meliputi pembayaran kembang atas outstanding utang nan berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya; rencana pembiayaan utang tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025; dan rencana program pengelolaan portofolio utang (liabilities management)," bebernya.

Pilihan editor: Ekonom INDEF: Warisan Utang Jokowi bakal Menyulitkan Pemerintahan Prabowo