Prabowo Dikabarkan Bakal Memecah Kemenkop UKM, Ekonom: Lebih Didominasi Alasan Politik

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan bakal memisahkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menjadi dua kementerian, ialah Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kemenkop UKM bukan satu-satunya kementerian nan dikabarkan bakal dipecah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) santer dikabarkan bakal mengalami nasib serupa.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan, UMKM memang merupakan sektor nan tetap menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Terlebih, jumlah UMKM di seluruh Indonesia saat ini mencapai nomor sekitar 66 juta pelaku usaha. Sementara koperasi juga merupakan rumor krusial nan perlu mendapatkan dukungan.

Namun, di tengah situasi anggaran dan ruang fiskal nan menyempit seperti sekarang ini, Bhima mengatakan momentum memisahkan Koperasi dan UMKM menjadi dua kementerian berbeda justru berpotensi menambah beban anggaran baru. Ia justru meragukan efektivitas dari kebijakan pemecahan kementerian ini.

Musababnya, kementerian baru ini bakal memerlukan anggaran tambahan untuk shopping pegawai dan keperluan birokrasi. Mereka tidak bakal hanya bakal mengambil sumber daya dari direktorat nan sudah lebih dulu ada di bawah Kemenkop UKM. Belum lagi pembangunan gedung baru untuk kompleks perkantoran.

"Artinya dari sisi anggaran bukan momentum nan tepat," ucap Bhima saat dihubungi Tempo, Senin, 14 Oktober 2024.

Iklan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya membidik defisit di kisaran 2,45-2,82 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran pemerintahan baru diprediksi sejumlah kalangan bakal terbatas dengan adanya beragam proyek berbiaya jumbo, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan makan bergizi gratis.

Alih-alih pertimbangan teknokratis, Bhima justru menilai rencana pemecahan kementerian ini lebih banyak didorong oleh pertimbangan politis untuk mengakomodasi kepentingan koalisi. Prabowo diusung oleh Koalisi Indonesia Maju nan terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PSI, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Belakangan, Partai NasDem, PKB, dan PKS menyusul bergabung.

"Kalau secara politik lebih dominan untuk konsolidasi para relawan dan bagi-bagi kedudukan kepada partai politik pendukung," kata Bhima.

Pilihan Editor: 3 Wamenkeu Bakal Dampingi Sri Mulyani di Kabinet Prabowo: Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu