Prabowo Ingin Sri Mulyani Dibantu 3 Wakil Menkeu, Ini Profil Mereka

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal mengangkat tiga wakil menteri finansial untuk membantu Sri Mulyani nan kembali ditugaskan sebagai menteri finansial dalam kabinetnya.

Prabowo pada Selasa sore, 15 Oktober 2024, memanggil Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara — keduanya saat ini menjabat wakil menteri keuangan, dan ahli ekonomi UGM Anggito Abimanyu ke kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, untuk memberikan penugasan kepada mereka sebagai wamenkeu dalam pemerintahannya.

Thomas, saat ditemui selepas menghadap Prabowo berbareng Suahasil dan Anggito, membenarkan rencana itu.

“Jadi kami ini trio diberi tugas untuk membantu tugas menkeu. Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satunya adalah optimasi penerimaan negara,” kata Thomas Djiwandono, nan merupakan keponakan Prabowo.

Menurut dia, Prabowo berambisi penerimaan negara dapat terus ditingkatkan, setidaknya berkaca pada Kamboja nan rasio penerimaan negara dari pajak mencapai 18 persen.

“Kami diminta melakukan segala upaya, strategi, tata langkah dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Thomas Djiwandono.

Sementara Anggito Abimanyu menilai tugasnya membantu Sri Mulyani cukup berat.

“Tugasnya berat, dan cakupannya juga luas, tanggung jawabnya untuk tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga untuk menggerakkan APBN, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nan berkelanjutan,” kata Anggito.

Prabowo pada Senin telah menugaskan secara langsung Sri Mulyani Indrawati untuk kembali mengisi bangku menteri keuangan. Sri Mulyani, nan menjadi menteri finansial selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, menyebut Prabowo sangat memerhatikan akibat APBN terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dia menambahkan diskusinya dengan Prabowo juga membahas APBN, penguatan Kementerian Keuangan, shopping negara, dan pengelolaan penerimaan negara termasuk pajak.

Profil Thomas Djiwandono

Thomas Djiwandono yang berkawan dipanggil Tommy sejak 2014 menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Dia juga merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ia merupakan bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, bagian ekonomi dan keuangan. Tim ini dibentuk untuk melakukan sinkronisasi antara pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972, Tommy adalah putra dari Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Keluarganya mempunyai latar belakang nan kuat di sektor perbankan. Ayahnya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia nan sekarang mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan ibunya, Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto.

Tommy menempuh pendidikan menengah di SMP Kanisius, sebuah sekolah nan terkenal dengan kurikulumnya nan ketat dan lingkungan akademik nan mendukung. Setelah lulus, dia melanjutkan pendidikan tinggi di Haverford College, sebuah lembaga bergengsi di Amerika Serikat, di mana dia mempelajari sejarah.

Keinginannya untuk memperdalam pengetahuan membawa Tommy untuk meraih gelar master di bagian Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, salah satu universitas terkemuka di dunia.

Karirnya dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 di Indonesia Business Weekly. Selain itu, Tommy pun pernah bekerja sebagai kajian finansial di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada tahun 2006, karirnya terus meningkat saat pamannya Hashim memintanya untuk membantu di Arsari Group dan dia menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.

Iklan

Sementara di politik, dia terlibat dalam partai Gerindra, Tommy juga pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat. Kini dia menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra. Ia pengendali finansial partai buatan pamannya, Prabowo Subianto.

Selama Pilpres 2014, mengusung pasangan Prabowo-Hatta, peran Tommy sangat krusial bagi Koalisi Merah-Putih (KMP) untuk kebutuhan logistik.  Selama kariernya, dia telah meraih beragam penghargaan atas kontribusinya di bagian finansial dan politik.

Profil Anggito Abimanyu

Profil Anggito Abimanyu, 61 tahun, adalah ahli ekonomi UGM nan beberapa kali menjabat di pemerintahan seperti Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (2006-2010). Ia sempat disebut-sebut bakal diangkat menjadi wakil menteri finansial pada 2010.

Pada 2012, dia diangkat menjadi Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh sampai 2014. Pada masa jabatannya ini, dia setidaknya lima kali diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji untuk tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Ia sempat kembali mengajar di UGM, namun pada 2017 kembali masuk Kementerian Agama sebagai Kepala  Badan Pengelola Keuangan Haji.

Profil Suahasil Nazara

Suahasil Nazara, 53 tahun, adalah pembimbing besar ekonomi Universitas Indonesia. Ia mulai masuk Kementerian Keuangan sebagai wakil mentri pada 2019.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Suahasil lahir di Jakarta pada 23 November 1970, meraih gelar sarjana ekonomi (SE) dari sebuah perguruan tinggi negeri ternama ialah Universitas Indonesia (UI) pada 1994.

Setelah itu, Suahasil melanjutkan studi hingga mendapat gelar keduanya pada 1997 ialah Master of Science (MSc) dari Cornell University USA. Tak puas, dia juga sukses meraih gelar ketiganya pada 2003 ialah Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Illinois at Urbana-Champaign USA.

Suahasil mengawali karir dari pegawai negeri sipil (PNS) dibidang pendidikan sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) sejak 1999 dan pada 2009 mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bagian Ilmu Ekonomi.

Di lingkungan FEB-UI, Suahasil juga pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005), Kepala Lembaga Demografi (2005-2008), dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009-2013).

Ia juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus dan pernah memegang kedudukan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015.

Jabatan lain nan pernah didudukinya adalah sebagai Koordinator Pokja Kebijakan pada Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015), serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.

Ia juga menjadi personil Tim Asistensi Menteri Keuangan bagian Desentralisasi Fiskal (2009-2011). Setelah itu menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sejak 6 Februari 2015 dan pada 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala BKF.

MICHELLE GABRIELA | ANNISA FEBIOLA | ANTARA

Pilihan Editor 17 Menterinya Dipanggil Prabowo, Ini Kata Presiden Jokowi