TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir bakal melanjutkan program ‘bersih-bersih BUMN’. Penyehatan dan pemangkasan jumlah perusahaan pelat merah bakal kembali dilakukan sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Erick, program ini sudah melangkah saat dia menjabat sebagai menteri di era Presiden Jokowi. “Sekarang sama, di periode kedua program bersih-bersih BUMN itu kudu terus dijalankan,” kata dia di kantornya, Jumat, 8 November 2024.
Erick menyatakan program penyehatan telah dilakukan kementerian dengan menyelesaikan banyak masalah di beberapa perusahaan negara. Sebelumnya para petinggi di perusahaan BUMN bagian asuransi dan maskapai milik ada nan terjerat kasus korupsi. “Waktu itu ada Asabri, Jiwasraya dan Garuda,” ujarnya.
Kasus-kasus tersebut menyebabkan beban bagi perusahaan dan kerugian negara. Presiden, menurut Erick, juga meminta pemangkasn 30 persen perusahaan BUMN agar kinerjanya lebih efisien. Penyederhanaan jumlah perusahaan juga sudah dilakukan sebelumnya, dari 114 sekarang jadi 47 BUMN.
Banyaknya BUMN, Erick berujar, bukan berfaedah kondisinya sehat. Tapi dengan jumlah perusahaan nan semakin sedikit justru bakal memperbaiki kinerja. Sebanyak 40 badan upaya saat ini dinyatakan baik dan tujuh lainnya tetap dalam penyehatan.
Untuk menjalankan program, Kementerian bekerja sama dengan lembaga nan baru dibentuk ialah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK). Dalam waktu dekat, Erick bakal mengumpulkan seluruh dewan dan komisaris BUMN untuk mendengarkan langsung paparan dari badan pengendalian untuk menciptakan efisiensi dan menekan korupsi.
Kepala BPPIK, Aries Marsudiyanto, mengatakan kegunaan badan adalah untuk mengawasi dan mengontrol kebocoran dan korupsi nan terjadi pada kementerian dan lembaga di bawah ketua Prabowo. “BPPIK bakal kerja sama dg abdi negara penegak norma untuk menindak perihal ini sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.