Pratikno Minta DPR Tambah Rp124 M untuk Kantor Komunikasi Kepresidenan

Sedang Trending 3 minggu yang lalu
ARTICLE AD BOX

CNN Indonesia

Senin, 09 Sep 2024 14:45 WIB

Mensesneg Pratikno meminta tambahan anggaran Rp124 miliar unik untuk Kantor Komunikasi Kepresidenan (K3) nan baru terbentuk kepada DPR RI. Pratikno minta anggaran tambahan ke DPR untuk Kantor Komunikasi Kepresidenan (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meminta tambahan anggaran sebesar Rp124 miliar unik untuk Kantor Komunikasi Kepresidenan (K3) nan baru terbentuk kepada DPR RI.

Ia mengatakan anggaran Rp124 miliar tersebut bakal digunakan untuk support manajemen dan program penyelenggaraan layanan kepada presiden dan wapres di Kantor Komunikasi Presiden.

"Sehingga prakiraan tambahan anggaran nan kami butuhkan untuk mendukung Kantor Komunikasi ini sebesar Rp124.784.952.000. nan bakal digunakan dua program untuk support manajemen Rp110 miliar dan program penyelenggaraan layanan kepada presiden dan wapres sebesar Rp14 miliar," kata Pratikno dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pratikno menjelaskan Kantor Komunikasi Kepresidenan merupakan lembaga non struktural di bawah presiden. Lembaga ini, lanjutnya, bekerja mendukung presiden dalam melaksanakan komunikasi kebijakan strategis.

Namun, dia mengatakan Kantor Komunikasi Kepresidenan ini bakal menjadi salah satu satuan kerja pada Kemensetneg.

"Sehingga anggaran penyelenggaraan fungsinya di koordinasikan di bawah kami, di bawah Kemensetneg," kata dia.

Jokowi sebelumnya telah membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024. Lembaga itu bakal menaungi para ahli bicara presiden.

Jokowi pun telah melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 19 Agustus 2024 lalu.

Hasan Nasbi mengatakan Kantor Konunikasi Kepresidenan ini bekerja menyampaikan hasil capaian program-program prioritas pemerintah. Mereka bakal berkoordinasi dengan beragam lembaga/kementerian dalam melakukan perihal itu.

(rzr/DAL)

[Gambas:Video CNN]

Yuk, daftarkan email jika mau menerima Newsletter kami setiap awal pekan.

Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional