Prediksi Pakar BRIN soal Sikap Muhammadiyah terhadap Izin Tambang

Jakarta, CNN Indonesia --

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati memprediksi ormas Islam Muhammadiyah akan menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah.

Muhammadiyah belum memutuskan sikap menolak alias menerima izin pengelolaan tambang. Namun sejumlah ketua sudah membocorkan hasil rapat pleno pertengahan Juli lampau nan intinya menyatakan Muhammadiyah bakal menerima. Sikap resmi Muhammadiyah rencananya bakal diumumkan akhir pekan ini.

Jika benar Muhammadiyah menerima tawaran pengelolaan tambang, Wasis memprediksi mereka bakal menggunakan fatwa mengenai pengelolaan tambang sebagai dasar sikapnya. 

Fatwa nan dimaksud adalah fatwa tarjih Muhammadiyah Nomor 177/I.1/F/2024 tentang Pengelolaan Pertambangan dan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan

Dengan fatwa itu, kata Wasis, Muhammadiyah akan menjustifikasi sikapnya menerima pengelolaan tambang demi memperbaiki praktik pertambangan nan kerap serampangan.

"Saya pikir penerimaan itu juga dilandasi pada fatwa tarjih Muhammadiyah Nomor 177/I.1/F/2024 tentang Pengelolaan Pertambangan dan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan," kata Wasisto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/7).

Menurut Wasis, Muhammadiyah mempunyai kans untuk menuai respons positif meski memutuskan menerima izin tambang.

Hanya saja, kata dia, respons positif itu dapat dituai jika Muhammadiyah membuktikan dapat mengelola tambang dengan baik serta berkelanjutan.

"Keuntungan dan seberapa pentingnya nan didapat bisa ditinjau dari upaya Muhammadiyah dalam mewujudkan best practice aktivitas pertambangan nan ideal," jelas dia.

"Hal ini nan sekiranya mendorong untuk menjawab beragam kritikan soal keterlibatan dalam aktivitas pertambangan," imbuhnya.

Kendati demikian, Wasisto menegaskan Muhammadiyah juga berpotensi mendapatkan kerugian secara sosial atas keputusan menerima izin tambang ini.

Terlebih, kata dia, setiap aktivitas tambang mempunyai akibat langsung terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar area pertambangan.

"Utamanya dengan penduduk lokal, perihal inilah nan perlu dipertimbangkan utama oleh Muhammadiyah dalam mewujudkan sisi berkeadilan ketika kelak sudah mendapatkan izin tambang," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengungkapkan PP Muhammadiyah setuju menerima izin tambang pemerintah Joko Widodo.

Azrul mengatakan keputusan ini sudah dilakukan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah nan digelar sekitar pertengahan bulan Juli 2024 lalu.

"Ya, nan jelas itu melalui pleno. Nah pleno sudah memutuskan setuju, Bismillah, Muhammadiyah bakal mengambil lahan dengan syarat-syarat ABCD nan sudah saya sampaikan," kata Azrul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/7) malam.

(mab/wis)

[Gambas:Video CNN]