Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Presidential Club nan diisi oleh para mantan presiden RI nan tetap hidup, ialah Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.
Juru Bicara Prabowo Dahnil Azhar Simanjuntak menjelaskan Presidential Club bakal dibentuk agar para mantan presiden bisa tetap rutin berjumpa dan berbincang tentang masalah-masalah strategis kebangsaan.
Dahnil mengatakan Prabowo berambisi para pemimpin di Indonesia selalu kompak, rukun, guyub memikirkan dan bekerja untuk kepentingan rakyat terlepas dari perbedaan pandangan dan sikap politik nan ada. Rencana Prabowo itu pun menimbulkan pro dan kontra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai rencana Prabowo itu dibentuk lantaran dua kemungkinan.
Pertama, Prabowo mau menciptakan stabilitas politik dengan merangkul seluruh kalangan melalui tokoh-tokoh bangsa. Prabowo, kata dia, menginginkan agar roda pemerintahannya di masa depan tidak diwarnai huru-hara politik namalain mencari posisi dan jalan nan aman.
Apalagi para Presiden terdahulu mempunyai pendukung dan partai. Dengan demikian, Prabowo kemungkinan berambisi segala corak kebijakannya tidak bakal diwarnai banyak penolakan.
"Seperti pengaruh politik dari presiden terdahulu dapat disatukan. Setidaknya pengikut presiden terdahulu tidak rewel lantaran memandang pimpinannya rukun kan, itu bakal menguntungkan Prabowo, jelas," kata Jamil saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (6/5).
"Sehingga harapannya, kritik nan sifatnya sangat tajam terhadap Pak Prabowo dapat diminimalisir," imbuhnya.
Kedua, Prabowo betul-betul mau berbagi dan berburu pengalaman presiden terdahulu dengan tujuan dapat mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai presiden alias setidaknya Prabowo dapat terhindar dari kekurangan presiden terdahulu.
Ia mengatakan pengalaman presiden terdahulu dapat digunakan Prabowo untuk menyusun kabinet dan prioritas program mereka.
"Dengan begitu, kabinet nan disusun bakal relatif ideal dan program kerjanya lebih tepat sasaran," kata Jamil.
Namun demikian, Jamil beranggapan poin utama pembentukan Presidential Club tak lain adalah siasat Prabowo untuk mengamankan dan menyukseskan pemerintahannya selama periode 2024-2029 mendatang.
Prabowo menurutnya tetap mempunyai sejumlah kekhawatiran andaikan pemerintahannya ke depan bakal diwarnai penolakan oleh sejumlah tokoh bangsa nan mempunyai posisi kuat, misalnya Presiden ke-5 sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Jamil mengatakan PDIP memang beberapa kali menunjukkan sikap untuk membuka kesempatan berjumpa dengan Prabowo. Namun di sisi lain, sinyal PDIP untuk berada di jalur oposisi juga tak kalah kuat.
Sehingga Prabowo menurutnya bakal berupaya merangkul PDIP. Salah satu caranya adalah melalui Megawati dengan pertemuan Presidential Club.
"Namun untuk mewujudkan Presidential Club tentu tidak mudah. Sebab, untuk pak SBY, Bu Mega, dan Pak Jokowi tampaknya susah disatukan dalam wadah tersebut," jelasnya.
Di sisi lain, mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu juga beranggapan kendati pembentukan Presidential Club mempunyai niat baik untuk merangkul semua kalangan, namun pembentukan forum itu juga tetap bakal menimbulkan sejumlah mudarat.
Yang paling kentara menurutnya adalah pengaruh kerakyatan Indonesia. Sebab proses check and balances menurut Jamil bakal tergerus.
Apabila seluruh pihak berasosiasi dalam sebuah wadah tanpa ada pihak nan mengkritik, maka dikhawatirkan kebijakan pemerintah selanjutnya bakal lebih sedikit memihak kepada rakyat.
"Sehingga saya cemas kerakyatan di Indonesia ini malah tergelincir. Padahal rakyat berambisi oposisi itu kudu ada dan semestinya semakin kuat dari pemerintahan pak Jokowi sebelumnya," ujar Jamil.
Jamil pun menyoroti gimana DPR sebagai lembaga legislatif di pemerintahan Jokowi justru menjadi lembaga stempel nan meloloskan sejumlah Undang-undang nan kontroversial dan dianggap bermasalah oleh sejumlah rakyat.
"Dan Justru Pak Prabowo dengan rencana Presidential Club seakan mau mengikuti jejak pemerintahan Pak Jokowi kembali," imbuh Jamil.