TEMPO.CO, Jakarta -Aktivis 98 sekaligus mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko, turut dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 Oktober 2024. Hal ini berangkaian dengan agenda pemanggilan calon wakil menteri (wamen) dan kepala badan pemerintahan nan bakal datang.
Usai menemui Prabowo, Budiman mengatakan dia mendapat perintah untuk memberantas kemiskinan di Tanah Air. "Pak Prabowo meminta saya agar menemani beliau secara reguler di kompleks Istana untuk mengkoordinasikan gimana langkah memberantas kemiskinan," katanya di Kertanegara, Selasa, 15 Oktober 2024.
Dia tidak memberi tahu posisi apa nan ditawarkan oleh Prabowo untuk dirinya. Namun, dia mengatakan, dirinya bakal mengisi lembaga setingkat menteri. "Insya Allah lembaga baru, nan tanggung jawabnya memberantas kemiskinan. Isu poverty, lah," ujarnya.
Nama Budiman Sudjatmiko sendiri menjadi sorotan lantaran mantan politikus PDIP itu baru mendukung Prabowo pada Pemilihan Presiden 2024. Dia apalagi dipecat dari partai banteng lantaran mendukung Prabowo, alih-alih Ganjar Pranowo nan diusung oleh PDIP.
Lebih lanjut, berikut rangkuman info mengenai profil Budiman Sudjatmiko nan dipanggil Prabowo untuk membantu memberantas kemiskinan di Indonesia.
Profil Budiman Sudjatmiko
Nama Budiman Sudjatmiko dikenal saat dia menjadi aktivis jalanan nan menuntut reformasi di akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Dikutip dari laman resmi pribadinya, Budiman lahir pada 10 Maret 1970 di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dia mengaku tumbuh besar di Cilacap, Bogor, dan Yogyakarta.
Budiman sudah aktif dalam beragam aktivitas obrolan dan organisasi sejak duduk di bangku SMP. Dia juga aktif dalam aktivitas mahasiswa ketika berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pada 1996, Budiman mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik namalain PRD. Namun, lantaran mendirikan partai ini, dia dipenjara pemerintah Orde Baru. Kala itu Budiman dianggap sebagai dalang kejadian peristiwa 27 Juli 1996 nan dikenal dengan nama Sabtu Kelabu. Sebuah kejadian penyerbuan instansi DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Iklan
Saat itu, Budiman dituduh rezim Orde Baru sebagai dalang kejadian Sabtu Kelabu. Dia dianggap pencetus Mimbar Bebas selama satu bulan sebelumnya. Mimbar ini diklaim sebagai pemicu kerusuhan tersebut. Atas tuduhan itu, Budiman divonis pidana 13 tahun penjara.
Namun, lantaran kemenangan aktivitas demokrasi, Budiman hanya menjalani balasan selama 3,5 tahun. Ia diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 10 Desember 1999. Peristiwa itu juga membuatnya dikenal sebagai dalang dari aktivitas menentang Orde Baru.
Pada akhir 2004, Budiman memutuskan berasosiasi ke PDIP, dan membentuk Relawan Perjuangan Demokrasi alias REPDEM, sebuah organisasi sayap partai. Pada periode 2009 hingga 2019, Budiman juga pernah menjabat sebagai personil DPR RI dari PDIP Dapil Jawa Tengah VIII: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.
Kala itu, dia duduk di komisi II nan membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Budiman juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa alias UU Desa pada 2009. Menurutnya, titik awal menyejahterakan masyarakat Indonesia adalah dengan menyejahterakan desa, lantaran 70 persen rakyat hidup di desa.
Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai personil DPR, pada Januari 2021, Budiman ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (Persero) alias PTPN V.
NOVALI PANJI NUGROHO, RIRI RAHAYU, MOH. KHORY ALFARIZI, HENDRIK KHOIRUL MUHID, FAJAR PEBRIANTO berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.
Pilihan editor: Ditunjuk Jadi Menkeu Lagi, Sri Mulyani Pernah Tak Kabulkan Ajuan Anggaran Prabowo Pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5