Program 3 Juta Rumah Picu Pembatalan Sejumlah Pesanan Hunian

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyebut program 3 juta rumah nan diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berakibat pada penjualan. Joko mengatakan program tersebut memicu pembatalan pemesanan rumah. “Banyak (pembatalan booking). Dari 10, ada satu sampai tiga,” kata Joko di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.

Joko mengatakan pembatalan dilakukan lantaran masyarakat berambisi mendapatkan rumah gratis. Meskipun di sisi lain, sasaran penerima program 3 juta rumah juga tetap belum terpetakan. “Masyarakat bertanya dan mempertanyakan. Konsumen dan calon konsumen mempertanyakan,” tutur Joko.

Program 3 juta rumah merupakan program nan diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menargetkan pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan. Untuk merealisasikan program ini, Prabowo pun membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sebelumnya, di era pemerintahan Presiden Jokowi, urusan perumahan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menteri PKP Maruarar Sirait namalain Ara menginginkan program 3 juta digarap secara gotong royong, termasuk melibatkan swasta. Ara memulainya dalam proyek pertama nan dia resmikan pada Jumat, 1 November 2024. Proyek pembangunan 250 unit rumah itu digarap di lahan 2,5 hektare nan dihibahkan PT Bumi Samboro Sukses. Sedangkan pembangunannya dikerjakan PT Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma namalain Aguan, dengan anggaran Rp 60 miliar.

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan lueprint alias peta jalan program 3 juta rumah tetap disusun. Namun, dia memastikan konsep gotong royong bakal diutamakan. Sebab, dia mengakui 3 juta rumah merupakan sasaran besar.

“Blueprint kami susun sembari mencari corak nan tepat dengan melibatkan banyak pihak,” kata Iwan ketika ditemui usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu malam, 6 November 2024.

Pemerintah, menurut Iwan juga tetap menyiapkan info penerima nan lebih akurat. Selain menggunakan info Badan Pusat Statistik, Kementerian PKP bakal menggunakan info registrasi sosial ekonomi alias Regsosek milik Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain itu, bakal mendorong pendataan dari pemerintah daerah. “Dengan info akurat, penerima support tepat, mengurangi potensi salah sasaran,” katanya. 

Iwan juga menjelaskan, program 3 juta rumah per tahun bukan sekadar program membangun hunian. Namun, termasuk mendorong skema-skema kemudahan akses perumahan, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), untuk membantu masyarakat mempunyai rumah.

Pilihan editor: PT MD Entertainment Tbk Milik Manoj Punjabi Suntik Rp 28,5 Miliar ke 5 Anak Usaha