Program Food Estate akan Dilanjutkan Pemerintahan Prabowo, Anggaran Pangan Rp 124 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Program lumbung pangan alias Food Estate bakal dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketahanan pangan sudah menjadi salah satu prioritas dari presiden terpilih.

Pada 2025, bendaharawan negara memaparkan anggaran dialokasikan untuk pangan sebesar Rp 124,4 triliun. Digunakan untuk produksi pertanian, pengedaran hingga menjaga stabilitas nilai di tingkat konsumen. “Dari sisi produksi bakal ada tiga Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur,” ujarnya dalam konvensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat, 16 Agustus 2024.

Anggaran termasuk untuk pencetakan sawah baru seluas 250 ribu hektare. Sri Mulyani mengatakan program ini bakal mengembangkan area padi, jagung, serta penyediaan prasarana seperti waduk dan jaringan.

Program Food Estate merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) nan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.  Konsep sentra produksi pangan ini dilakukan secara terintegrasi dalam suatu area nan sangat luas. 

Food estate sempat menuai kritik lantaran dianggap sebagai proyek gagal. Manajer Organisasi Walhi Kalimantan Tengah, Tri Oktafiani, mengatakan proyek tersebut bukan pengganti penyediaan pangan yg realistis. “PSN ini berangkatnya dari kekhawatiran Jokowi atas krisis pangan pada era pandemi Covid-2019. Walhi memandang ketakutan ini berlebihan,” ujarnya dalam obrolan Walhi Kamis, 15 Agustus 2024.

Di Kalimantan Tengah, dia mengatakan proyek sudah melangkah sejak 2020 dan terbukti tak berhasil. Lokasi program Food Estate berada di kabupaten Pulang Pisau dan kabupaten Kapuas. Program ini dibangun di area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan sebagian besar berlokasi di lahan gambut jejak Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) pada tahun 1995. 

Iklan

Ada dua komoditas utama untuk rencana penanaman di sana, ialah pembuatan sawah untuk padi dengan sasaran seluas 770.000 hektar dan tanah cetak nan digunakan untuk singkong dengan luas 400.000 hektar nan disebut Cadangan Logistik Strategis. “Lahan nan ditanam untuk singkong kemudian mengalami perubahan lantaran dianggap gagal, setelahnya kemudian digantikan dengan tanaman jagung” ujarnya.

Oktafiani menilai program tersebut tidak menjawab masalah ketahan pangan. "Food Estate justru mendorong rakyat berasosiasi industri," ujarnya.

Menurut dia pemerintah presiden selanjutnya semestinya mempertimbangkan pengganti lain. Yakni mengembalikan sistem pangan tradisional kepada rakyat. Karena penduduk lokal selama ini sudah tahu langkah berladang.

Pilihan Editor: Viral lantaran Hampir Pingsan di IKN, Segini Kisaran Gaji Paskibraka