Protes Sikap PBNU Terima Izin Pertambangan, FNKSDA: Banyak Nahdliyin jadi Korban Tambang

TEMPO.CO, Jakarta - Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), organisasi pembelaan di lingkaran Nahdlatul Ulama (NU), menilai sikap Pengurus Besar NU (PBNU) nan menyambut hangat konsesi tambang ahistoris dan patut dicurigai. Sebab, mereka menyebut banyak nahdliyin di akar rumput justru menjadi korban upaya tambang.

“Sikap PBNU nan menyambut hangat patokan nan mengizinkan organisasi keagamaan mengelola tambang tentu ahistoris dan patut dicurigai,” tulis FNKSDA dalam siaran persnya, Ahad, 9 Juni 2024.

Bila PBNU menghendaki kemandirian ekonomi organisasi melalui upaya tambang, FNKSDA menilai itu tidak bakal berfaedah tanpa diiringi dengan kemandirian jamaahnya, ialah penduduk nahdliyin nan sebagian besar merupakan para petani kecil, petani tunakisma, dan pekerja upahan. Kelompok ini biasa disebut dengan kaum mustadl’afiin. “Cita-cita kemandirian NU secara jam’iyah kudu dibarengi dengan secara jamaah,” tulis FNKSDA.

Di banyak tempat, FNKSDA menyatakan korban nan menanggung akibat kerusakan lingkungan akibat pertambangan bukan elite PBNU, melainkan rakyat di wilayah pertambangan nan kebanyakan merupakan penduduk nahdliyin. Mereka mencontohkan peristiwa di Tumpang Pitu, Kendeng, Wadas, hingga Trenggalek.

"Mereka selama ini mesti menghadapi destruktifnya industri pertambangan sendirian, tanpa kehadiran PBNU, organisasi keagamaan nan selama ini mereka bangga-banggakan dan elu-elukan petuah serta keberpihakannya,” tulis FNKSDA.

Iklan

Padahal, tulis FNKSDA, selama ini nan berkedudukan secara dominan dalam membesarkan NU sebagai sebuah jam’iyah adalah para ustad dan ustaz kampung, ibu nyai pengurus majelis taklim, pembimbing madrasah, pemimpin musala dan segenap penduduk Nahdliyin akar rumput nan apalagi jadi korban tambang. Sebagian besar dari mereka, tulis FNKSDA, adalah petani dan kelas pekerja.

Karena itu, FNKSDA menilai pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf nan menyebut NU memerlukan pertambangan sebagai salah satu sumber pemasukan tak bisa dipercaya secara mentah-mentah. Mereka justru memandang pernyataan laki-laki nan berkawan disapa Gus Yahya itu salah kaprah. Sebab, menurut FNKSDA, PBNU telah mengharamkan upaya tambang melalui muktamar di Jombang pada 2015.

Pilihan Editor: PP Muhammadiyah Akan Tarik Seluruh Dananya dari BSI, Ini Respons BSI