Purna Paskibraka Indonesia Tolak Pelepasan Jilbab Paskibraka

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengurus Pusat (PP) Purna Paskibraka Indonesia (PPI) mengeluarkan pernyataan sikap mengecam dugaan pelarangan penggunaan jilbab terhadap anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 nan telah dikukuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (13/8) kemarin.

Dalam pernyataan sikap nan diteken Ketua Umum PPI Gousta Feriza dan Sekretaris Jenderal PP PPI Suprapto yang dirlis pada Rabu (14/8), mereka menolak tegas dugaan patokan alias tekanan terhadap personil Paskibraka 2024 berjilbab untuk melepas hijab mereka tersebut.

"Kami atas nama seluruh personil Purna Paskibraka Indonesia di mana pun berada, prihatin dan menolak tegas 'kebijakan' alias mungkin ada 'tekanan' terhadap adik-adik kami Anggota Paskibraka Tingkat Pusat (Nasional) Tahun 2024 Putri nan biasa menggunakan Hijab/Jilbab untuk melepaskan Hijab/Jilbab nan menjadi kepercayaan Agama mereka," demikian sikap mereka dalam pernyataan resminya.

Mereka pun meyakini baik Presiden RI Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto pun sepakat tak bolah ada larangan dalam penggunaan jilbab bagi Paskibraka putri nan bekerja pada 17 Agustus 2024.

PP PPI pun berambisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka untuk mengevaluasi semua patokan dan keputusan nan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila tersbeut.

Mereka juga mendesak BPIP untuk menjawab argumen calon Paskibraka yang datang ke pemusatan latihan, serta saat momen latihan, hingga gladi tetap berjilbab namun terlihat tak berkerudung saat pengukuhan oleh presiden.

"Kenapa pada saat Pengukuhan "dilarang" menggunakan Hijab/Jilbab alias bahasa lain "diseragamkan" untuk tidak menggunakan Hijab/Jilbab? Bukankah perihal ini mencederai kebhinekaan itu sendiri ?. Lalu dimana letak pengamalan nilai nilai luhur Pancasila Sila khususnya Ketuhanan nan Maha Esa. Tentunya nan bisa menjawab perihal ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka," kata mereka.

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Cholil Nafis protes keras mengenai dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka wanita berakidah Islam nan bekerja pada peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun ini.
Cholil menilai dugaan pelarangan jilbab itu sebagai corak kebijakan nan tidak Pancasilais.

"Ini tidak Pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan nan Maha Esa menjamin kewenangan melaksanakan aliran agama," kata Cholil dikutip di laman resmi MUI.

Bila larangan jilbab bagi Paskibraka Nasional itu betul diberlakukan, Cholil mendesak segera dicabut.

Dia menambahkan jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, Ia menyarankan para peserta Paskibraka wanita nan awalnya berjilbab sebaiknya pulang saja.

"Atau pulang saja adik-adik nan berjilbab jika dipaksa kudu membuka jilbabnya," ujarnya.

Sebelumnya terdapat berita dugaan pasukan Paskibraka 2024 nan wanita berakidah Islam mencopot jilbab ramai menjadi pembahasan warganet.

Hal ini diketahui dari sejumlah foto nan beredar di media sosial, tak ada Paskibraka wanita 2024 nan berhijab.

Saat dikonfirmasi, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyatakan bakal meminta penjelasan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengenai dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka wanita berakidah Islam nan bekerja tahun 2024 ini.

"Terkait rumor tersebut saat ini kami sedang menelusuri ke BPIP dan menunggu klarifikasinya," kata Dito kepada CNNIndonesia.com, Rabu

Dito menjelaskan Paskibraka sejak 2022 lampau sudah ditarik menjadi kewenangan dibina BPIP .

CNNIndonesia.com menghubungi personil Dewan Pengarah BPIP Amin Abdullah dan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo mengenai berita ini. Namun nan berkepentingan belum merespons hingga buletin ini ditayangkan.

(kid)

[Gambas:Video CNN]