Putusan Belum Siap, Sidang Vonis Kasus Korupsi Proyek Tol MBZ Ditunda

Jakarta, CNN Indonesia --

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menunda pembacaan putusan kasus dugaan korupsi pembangunan tol layang Jakarta-Cikampek (Japek) II namalain Tol MBZ tahun 2016-2017, lantaran belum siap.

Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri mengatakan perkara nan sedang diperiksa sangat kompleks dan waktu menyiapkan putusan terbilang sedikit.

"Sesuai dengan buletin aktivitas persidangan nan lalu, rencananya putusan bakal kita bacakan hari ini tapi rupanya belum siap putusannya, belum bisa dibacakan hari ini lantaran waktunya sangat singkat, perkaranya panjang ceritanya," ujar pengadil di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (26/7) petang.

Hakim menawarkan penjadwalan ulang sidang pembacaan putusan pada Selasa, 30 Juli 2024. Jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan tim penasihat norma sepakat.

"Majelis Hakim punya keterbatasan juga sih lantaran waktunya singkat banget. Oke? Bisa dipahami ya. Begitu ya para terdakwa," kata hakim.

"Dihadapkan lagi oleh penuntut umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 jam 10.00 pagi," lanjut hakim.

Terdapat empat terdakwa dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) periode 2016-2020 Djoko Dwijono; Ketua Panitia Lelang PT JJC Yudhi Mahyudin; Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama sejak tahun 2008 dan Kuasa KSO Bukaka PT KS Sofiah Balfas; dan Tony Budianto Sihite selaku Team Leader Konsultan Perencana PT LAPI Ganesatama Consulting dan Pemilik PT Delta Global Struktur.

Djoko Dwijono dan Yudhi Mahyudin sebelumnya dituntut dengan pidana empat tahun penjara. Sementara Sofiah dan Tony dituntut dengan pidana lima tahun penjara. Masing-masing terdakwa juga dituntut bayar denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Para terdakwa disebut telah merugikan finansial negara sejumlah Rp510 miliar dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017 sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]