Rapor Ekonomi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Stagnan, Utang Membengkak hingga Ketimpangan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi bakal menyelesaikan masa kepemimpinannya pada Oktober 2024. Seperti apa pencapaian di bagian perekonomian selama sepuluh tahun belakangan ini?

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Selama Jokowi menjabat, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran level 5 persen dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ini di bawah sasaran 7 persen pada masa kampanyenya.

Berdasarkan info badan pusat statistik alias BPS, ekonomi RI pada awal Jokowi menjabat 2015 tumbuh 4,8 persen, lampau di kisaran 5 persen pada 2019. Pada 2020 ekonomi RI minus 2,07 persen saat pandemi melanda. Hingga triwulan kedua 2024 ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen.

2. Utang Pemerintah Membengkak

Jokowi memulai masa kedudukan pada 2014, dengan utang warisan dari Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY sebesar Rp 2.608,7 triliun. Laju kenaikan utang selama satu dasawarsa tercatat cukup pesat. Data APBN terkini nan diterbitkan Kementerian Keuangan memaparkan posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 8.502,6 triliun per Juli 2024.

Penarikan utang tersebut sejalan dengan pembayaran kembang utang nan tidak kalah besar. Hingga saat ini 20 persen APBN digunakan untuk membiayai kembang saja. Utang jumbo di era covid-19 juga membikin pemerintahan selanjutnya menanggung utang jatuh tempo Rp 800 triliun tiap tahun sejak 2025-2027. 

3. Angka Kemiskinan Turun, Ketimpangan Masih Terjadi

Angka kemiskinan selama satu dasawarsa pemerintahan Jokowi tercatat turun tipis. Pada 2015, nomor kemiskinan Indonesia berada di kidaran 11,22 persen. Hingga 2023, nomor kemiskinan Indonesia turun menjadi 9,36 persen. Pemerataan tetap menjadi PR pemerintah.

Iklan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat tetap ada beberapa wilayah nan tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional. “Ini menunjukan tantangan penurunan Indonesia dari sisi spasial tetap sangat besar,” ujarnya saat rapat dengan Komisi IV DPD RI di Kompleks parleman Senayan, Selasa 11 Juni 2024.

Ia mencontohkan ketimpangan terjadi seperti di wilayah Sulawesi nan pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, namun tingkat kemiskinannya 10,08 pada 2023 alias tetap di atas rata-rata kemiskinan nasional. Selanjutnya Maluku nan mencapai 12,29 persen dan Nusa Tenggara tetap pada kisaran 16,99 persen. Lalu Papua tingat kemiskinannya mencapai 24,76 persen pada 2023.

Ekonom senior Faisal Basri sebelumnya mengatakan peningkatan utang di era Jokowi tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. “Utang naik, jika ekonominya tumbuh maka pedoman penerimaan pajak naik, ini kan enggak. Pajaknya turun begini,” ujarnya ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tantangan perekonomian domestik dan dunia juga terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Beberapa di antaranya pandemi Covid-19, bentrok geopolitik Timur Tengah, perang jual beli hingga suku kembang referensi di beberapa negara nan naik tinggi.

Pilihan Editor: Kominfo: Kesenjangan Infrastruktur Hambat Pertumbuhan Ekonomi Digital