Reaksi Cara Prabowo Pilih Menteri: Rupiah Menguat karena SMI sampai Kabinet Zaken Tak Terealisasi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengakhiri seleksi calon menteri, wakil menteri dan kepala badan nan bakal membantunya. Dalam dua hari, tak kurang dari 108 orang diundangnya untuk memastikan kesediaan mereka masuk tim pemerintahan dan hari ini, Rabu, 16 Oktober 2024, mereka dikumpulkan di rumahnya di Hambalang, untuk pembekalan.

Pembentukan kabinet dan badan setingkat kementerian nan begitu besar ini, mendapat beragam reaksi dari pasar, masyarakat dan pengamat.

Kembali dipilihnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai menteri keuangan, mendapat reaksi positif pasar duit dan saham. Kurs rupiah pada perdagangan Selasa, 15 Oktober 2024, dibuka menguat di tengah sentimen domestik nan positif mengenai kemungkinan bergabungnya Sri Mulyani nan saat ini menjabat sebagai menteri finansial ke dalam kabinet Prabowo di pemerintahan nan bakal datang.

Pada awal perdagangan Selasa, rupiah menanjak 30 poin alias 0,19 persen menjadi Rp15.536 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.566 per dolar AS.

“Sentimen domestik tetap positif oleh kemungkinan bergabungnya Sri Mulyani ke dalam kabinet Prabowo ke depannya,” kata analis mata duit Lukman Leong saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat di tengah sikap 'wait and see' pelaku pasar terhadap susunan menteri dalam kabinet pemerintahan baru.

IHSG ditutup menguat 67,30 poin alias 0,89 persen ke posisi 7.626,95. Sementara golongan 45 saham unggulan alias indeks LQ45 naik 10,87 poin alias 1,16 persen ke posisi 948,60.

“Dari dalam negeri, konsentrasi pasar kepada calon menteri pemerintah mendatang. Pasar memandang, presiden terpilih Prabowo memanggil calon menterinya dari kabinet Presdien Joko Widodo tentunya ini memberikan sinyal adanya keberlanjutan," kata Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya.

Selain itu, juga beredar nama Sri Mulyani nan diminta Prabowo untuk kembali menjadi menteri keuangan, dinilai memberikan kepercayaan pasar bakal keberlanjutan ekonomi ke depannya sehingga ini potensi memberikan sentimen positif ke pasar.

Cita-cita Bentuk Kabinet Zaken Tak Tercapai

Akademikus sekaligus pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Prof. Asrinaldi, mengatakan bahwa nama-nama tokoh nan dipanggil Prabowo untuk mengisi kabinet pemerintahan tetap termasuk politik akomodatif, mengingat jumlah kalangan ahli tidak terlalu banyak.

Iklan

"Ini merupakan politik akomodatif. Kami memaklumi itu, lantaran kedudukan menteri adalah kedudukan politik," kata Asrinaldi, Selasa.

Menurut dia, dari sejumlah nama nan dipanggil tetap didominasi oleh orang-orang nan memang berafiliasi dengan partai politik.

Ia mengatakan bahwa dengan banyaknya nama-nama tokoh nan terafiliasi dengan partai politik, maka cita-cita membangun kabinet zaken (menteri dari kalangan ahli) tetap belum terealisasi, dan sekarang menjadi politik akomodatif.

Menurut dia, ada beberapa nama dari kalangan profesional, namun jumlahnya juga tidak banyak, karena hanya ada segelintir tokoh seperti  Sri Mulyani dan beberapa lainnya.

"Rombongan nan dipanggil oleh presiden terpilih condong kepada golongan nan diusung parpol. Kalau kabinet zaken mestinya tidak mengenai dengan bagi-bagi kekuasaan. Tetapi faktanya tidak seperti itu," tuturnya.

PR Tim Ekonomi

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Rejalam, mengatakan bahwa tim ekonomi dalam kabinet baru nan tengah disusun Prabowo kudu dapat menjembatani kesenjangan pada sektor finansial nasional.

Menurut dia, sekarang ada gap antara populasi nan kurang terlayani dengan jasa finansial nan mudah diakses di Indonesia.

“Akses terhadap jasa finansial tetap menjadi halangan signifikan bagi banyak orang Indonesia, terutama mereka nan berada di wilayah pedesaan dan berpenghasilan rendah,” kata Piter Abdullah Rejalam di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah baru untuk memprioritaskan inklusi finansial demi merevitalisasi dan memajukan lanskap ekonomi nasional.

“Kabinet baru kudu menerapkan kebijakan nan memfasilitasi akses finansial bagi populasi nan kurang terlayani dengan jasa finansial nan mudah diakses di Indonesia ini,” ujarnya.

Piter menuturkan bahwa dengan menjembatani kesenjangan akses keuangan, pemerintah baru dapat merangsang kewirausahaan, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Ia menuturkan bahwa salah satu kebijakan nan dapat diterapkan oleh pemerintahan baru untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah peningkatan inklusi dan penguatan akses finansial digital nan inovatif.

Untuk mendukung perihal tersebut, dia mengatakan bahwa peran lembaga finansial nan inovatif menjadi semakin penting.

Dengan memanfaatkan beragam penemuan teknologi, seperti kepintaran buatan (artificial intelligence/AI) dan machine learning, pelaku industri jasa finansial dapat mentransformasi aksesibilitas jasa finansial dan menjadikannya lebih mudah dijangkau oleh para pelaku UMKM serta masyarakat nan kurang terlayani.

Dengan memprioritaskan inisiatif nan memanfaatkan teknologi dan mempromosikan inklusivitas, Piter mengatakan bahwa pemerintah dapat membuka jalan menuju masa depan finansial nan lebih adil, nan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara.

“Mempromosikan inklusivitas melalui jasa finansial digital tidak hanya meningkatkan kehidupan perseorangan tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia,” katanya.

Pilihan Editor Pabrik Mobl Listrik Cina BYD Rencana Investasi di RI Senilai Rp 11,7 Triliun, Produksi 150 Ribu Unit per Tahun