Relawan: Kabinet Prabowo Tak Lebih dari 44 Kementerian, Mungkin Kurang

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira menegaskan kabinet Prabowo Subianto tak bakal lebih dari 44 menteri alias pejabat setingkatnya. Repnas merupakan salah satu relawan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Kalau nambah lagi (lebih dari 44 menteri) gak mungkin, berkurang mungkin," katanya kepada CNNIndonesia.com usai aktivitas obrolan di Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

"Kemungkinan bakal berkurang dari 44 (menteri), tapi gak bertambah. Karena anggaran dan lain sebagainya, pasti spend-nya cukup besar," sambung Anggawira.

Anggawira juga memastikan tak bakal ada kementerian/lembaga (K/L) nan dibubarkan oleh Prabowo. Ia menyebut hanya ada konsolidasi alias transformasi ke depan.

Ia mencontohkan transformasi dari Kementerian BUMN menjadi Badan BUMN. Nantinya, badan tersebut bakal menjadi superholding, di mana masing-masing BUMN dihubungkan dengan kementerian teknisnya.

Ia juga mencontohkan Kementeria Pariwisarta dan Ekonomi Kreatif apakah tetap jadi satu kementerian alias mungkin malah dipisah. 

"Itu tetap belum final," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco menyebut partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah mensimulasikan komposisi menteri di kabinet Prabowo. KIM mempertimbangkan untuk menempatkan orang terbaik di posisi nan tepat.

Ia belum bisa memastikan berapa jumlah menteri di pemerintahan Prabowo. Dasco memperkirakan komposisi kabinet bakal final pada tujuh sampai lima hari jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Jumlah itu ada nan bilang 44, ada nan bilang 42, ada nan bilang 40, kita juga tetap melakukan simulasi. Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru bakal final h-7 alias h-5, mungkin begitu," jelasnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9).

Prabowo bebas mengatur berapa jumlah anak buahnya, tak seperti sebelumnya nan hanya dibatasi 34 kementerian. Ini sejalan dengan revisi UU Kementerian Negara nan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-7 Masa Sidang I Tahun 2024-2025 pada Kamis (19/9).

(skt/sur)

[Gambas:Video CNN]