Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Achmad Sukisman Azmy mempertanyakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada tahun depan. Achmad mengatakan masyarakat keberatan atas kenaikan tersebut. “Ini memberatkan ekonomi kita nan baru recovery setelah pandemi,” kata dia saat Rapat dengan Menteri Keuangan di Senayan, Selasa 11 Juni 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan pajak nan ditetapkan sudah sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sedangkan kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk tahun depan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kenaikan tahun depan kami serahkan kepada pemerintah baru, lantaran terbagi dalam 2 tahap kenaikan,” kata dia.

Sri mulyani mengatakan pemerintah memahami kondisi perekonomian masyarakat dan perusahaan, tapi di satu sisi perlu pula menjaga pertumbuhan perekonomian.

Tarif PPN sendiri telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11 persen sejak 1 April 2022 lampau dan bakal dinaikkan secara berjenjang sampai dengan 12 persen di tahun 2025. Hal ini disebut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias lebih dikenal dengan UU HPP Bab IV pasal 7 ayat (1) tentang PPN. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa tarif PPN dapat diubah paling tinggi 15 persen dan paling rendah 5 persen dan perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebelumnya Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, mengatakan susah mengubah patokan pajak 12 persen tahun depan lantaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 disusun dengan dasar tarif PPN 12 persen.

Iklan

Ia mengatakan postur APBN dan shopping negara bisa berubah besar jika PPN 12 persen dibatalkan. "Dari sisi prosedur ketatanegaraan, ada revisi UU dan proses perubahan APBN nan perlu dilalui, dan perlu waktu," ujarnya. 

Meski demikian, dia pribadi mengaku pemerintah perlu mengevaluasi kenaikan PPN 12 persen, lantaran tidak ada bukti ilmiah kenaikannya bisa meningkatkan pendapatan negara secara maksimal. 

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang