Rencana Pertanian Modern di IKN, Pengamat Pertanian Ingatkan Kegagalan Food Estate

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori angkat bicara menanggapi rencana pembangunan pertanian modern nan digagas oleh Otorita IKN di ibu kota baru di Kalimantan Timur itu. 

"Yang jadi pertanyaan kelak siapa nan bakal melakukan itu? Apakah Otorita IKN nan mengeksekusi rencana pertanian ramah lingkungan?" ujar Khudori saat dihubungi Tempo pada Rabu, 25 September 2024. 

Khudori juga mengingatkan agar kebijakan pertanian modern kudu didahului dengan perencanaan nan matang. Apalagi sudah ada pengalaman pemerintah kandas menjalankan program food estate karena tidak melalui proses perencanaan nan baik.

"Itu kan aspek perencanaan itu menjadi krusial, sering menjadi masalah dan tidak ada catatan keberhasilannya lantaran perencanaannya nggak bagus," katanya lagi.

Ia pun menekankan agar kebijakan pertanian modern menggunakan pendekatan ramah lingkungan alias smart agriculture dan kudu dieksekusi oleh orang alias lembaga nan tepat. Apalagi, menurut dia, jika kebijakan tersebut hanya berjuntai pada masyarakat setempat lantaran IKN bukan merupakan wilayah penghasil pangan. 

Iklan

Sebelumnya, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri, mengatakan sepuluh persen wilayah IKN adalah area produksi pangan alias wilayah pertanian. Hal tersebut tentunya bakal menjadi sasaran kebijakan untuk terus menggandeng generasi muda turut serta dalam mewujudkan swadaya pangan di IKN.

Saat ini, di Kecamatan Samboja dan Samboja Barat, Myrna mengawasi bahwa aktivitas pertanian nan tetap berjalan sangat krusial sebagai sumber pangan nan sehat bagi penduduk IKN. "Kami juga mendorong agar aktivitas pertanian ini bisa memperhatikan upaya-upaya untuk pengendalian perubahan iklim,” ucap Myrna dalam keterangan tertulis.

Pilihan Editor: Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersial, Ini Sebabnya