TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono berambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal serius menanggulangi kemiskinan dan penguatan daya beli masyarakat.
Yusuf mengatakan pemerintah mesti konsentrasi pada dua kebijakan utama, ialah pemberdayaan ekonomi melalui Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pembuatan lapangan kerja. “Selayaknya penanggulangan kemiskinan dan penguatan daya beli masyarakat berfokus pada 2 kebijakan utama,” kata Yusuf saat dihubungi pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Prabowo Subianto dalam pemerintahannya resmi membentuk Badan Pengentasan Kemiskinan. Prabowo menunjuk Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional dalam Pilpres 2024 Budiman Sudjatmiko untuk memimpin badan ini.
Usai dilantik pada Selasa 22 Maret 2024, Budiman mengatakan orang miskin kudu diberdayakan. Sementara, golongan nan terancam miskin kudu diselamatkan.
“Siapa nan terancam miskin? Ya mungkin pekerja-pekerja pabrik nan melakukan mekanisasi, digitalisasi, robotisasi ter-PHK. Atau mereka menjadi korban musibah alam, alias ya akibat-akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan nan bangkrut, segala macam," kata Budiman.
Menurut dia, kemiskinan itu terjadi lantaran kurang pendapatan, akses, dan aset. Karena itu, pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyebuhkan gejalanya saja. “Bukan sekadar ngasih duit tunai, tapi pembedayaan, pembangunan, inklusif. Mulai dari sektor industri, juga kebijakan investasi,” kata dia.