Resah Pegawai Usai KPK Kalah Lawan Eks Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

Jakarta, CNN Indonesia --

Salah seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagian penindakan menyampaikan keresahan lewat surat elektronik alias e-mail internal menyikapi kekalahan lembaga antirasuah melawan mantan Gubernur Kalimantan Selatan alias Kalsel Sahbirin Noor alias Paman Birin.

Menurut dia, ada aspek non teknis di level kebijakan nan membikin KPK kudu menghormati putusan praperadilan nan memenangkan Paman Birin.

"Melihat buletin di bawah mengenai dengan putusan Paman Birin dan kritik-kritik pengamat setelahnya membikin hati ini sungguh miris dan sedih. Saya percaya perihal nan terjadi sesungguhnya atas kekalahan ini bukanlah lantaran keteledoran teknis alias ketidakprofesionalan interogator melainkan ada aspek 'non teknis" pada level 'kebijakan'," tulis pegawai nan enggan disebut identitasnya dalam e-mail internal nan diperoleh CNNIndonesia.com tersebut.

Kata dia, terlalu banyak 'bisik-bisik' di grup pegawai dan ocehan di belakang mengenai dengan 'ketidakprofesionalan' dalam 'menangani' sebuah perkara di periode ketua KPK saat ini.

"Aroma 'tebang pilih' alias 'memilih-milih' terasa sangat kental dan kentara. Ini pulalah nan kemudian membikin masyarakat di luar meneriakkan kritik-kritik nan sangat-sangat tajam ke KPK apalagi teriakan itu sudah sampai pada tahap permintaan untuk pembubaran," ucapnya.

Ia berujar di periode kepemimpinan saat ini sangat susah mencari 'penangkal' merespons kritik di banyak media. Hal itu disebabkan sudah banyak kasus di internal mulai dari dugaan korupsi mantan Ketua KPK Firli Bahuri, kasus dugaan pemerasan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK, kasus perjalanan dinas hingga pelanggaran etik pimpinan.

"KPK nan dulu dibanggakan, sekarang pada titik kepercayaan nan rendah di mata masyarakat," imbuh dia.

"Pertanyaannya, mau sampai kapan kondisi seperti ini dibiarkan? Apakah kita mau memandang KPK dibubarkan? Apakah ketua dan pengambil kebijakan tidak menyayangi KPK dan orang-orang nan tulus dan total bekerja di dalamnya?" lanjut dia.

"Apakah sudah tak ada lagi kebanggaan bekerja di lembaga ini? Institusi nan dalam sejarahnya berani menyentuh semua oknum koruptor pada semua level-level tinggi eksekutif, yudikatif dan legislatif apalagi pernah berani menyentuh besan presiden," sambungnya.

Ia menuturkan alasannya mencurahkan isi hati melalui e-mail internal. Sebab, kata dia, sudah lama e-mail internal tidak diisi oleh saran dan masukan kepada pimpinan. Ia menambahkan sudah lama pula nuansa egaliter lenyap dalam ruang komunikasi KPK.

"Tulisan ini adalah ungkapan rasa sayang kepada ketua sebagai Ayah kami. Ini bukan tulisan minta naik tunjangan dan gaji. Apa nan diberikan negara Alhamdulillah cukup bagi kami. Kami hanya merindukan sosok 'AYAH' nan berani dan tegas dalam menegakkan hukum," ungkap dia.

Ia berambisi ketua KPK dengan bijak bisa memahami keresahan semua pegawai nan tetap peduli terhadap lembaga.

"Saya bermohon semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan, Petunjuk dan Hidayah kepada Pimpinan KPK dan semua pengambil kebijakan di KPK untuk menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa kepentingan pragmatis pribadi," tutup dia mengakhiri keresahannya tersebut.

Paman Birin untuk sementara waktu lolos dari jerat norma kasus dugaan suap dan gratifikasi nan diproses oleh KPK.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Afrizal Hady menyatakan KPK bertindak sewenang-wenang dalam melakukan investigasi terhadap Paman Birin. Hakim menilai penetapan tersangka terhadap Paman Birin tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan norma mengikat.

Kata hakim, Paman Birin tidak tertangkap tangan (OTT) sehingga kudu dilakukan pemeriksaan terhadapnya terlebih dulu sebelum menyematkan status tersangka.

Sementara, kata hakim, interogator KPK belum melakukan pemeriksaan terhadap Paman Birin. Hal itu diketahui dari tidak adanya bukti nan dibawa Tim Biro Hukum KPK dalam sidang Praperadilan. Paman Birin juga belum dilakukan pemanggilan secara sah untuk diperiksa.

"Pemeriksaan sebagai calon tersangka tidak dilakukan oleh termohon (KPK)," kata hakim.

Hakim menepis dalil KPK nan menganggap Paman Birin tidak bisa mengusulkan Praperadilan lantaran tidak diketahui keberadaannya. Menurut hakim, konklusi interogator KPK nan mengatakan Paman Birin melarikan diri alias tidak diketahui keberadaannya adalah prematur.

Hakim berdasarkan pada tidak adanya surat panggilan pemeriksaan maupun penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) nan dikeluarkan oleh KPK.

"Berdasarkan dalil pemohon dan termohon beserta seluruh perangkat bukti rupanya tidak ada nan menunjukkan pihak termohon menerbitkan surat penetapan DPO," ucap hakim.

Satu hari setelah putusan Praperadilan dibacakan, tepatnya pada Rabu (13/11), Paman Birin mengusulkan surat pengunduran diri sebagai Gubernur Kalsel.

Kasus nan menyeret Paman Birin diawali dengan OTT pada awal Oktober lalu. Enam orang nan ditangkap dalam operasi tersebut sekarang telah ditahan KPK.

Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Kalsel Ahmad Solhan (SOL), Kabid Cipta Karya sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemprov Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul duit alias fee Ahmad (AMD) dan Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB).

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a alias b alias Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi adalah Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND) selaku pihak swasta. Sugeng dan Andi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a alias b alias Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(ryn/DAL)

[Gambas:Video CNN]