Solo, CNN Indonesia --
Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merespon Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan nan mengusulkan agar presiden terpilih, Prabowo Subianto tidak membujuk orang toxic ke pemerintahan.
Gibran mengaku tidak tahu siapa orang nan dimaksud Luhut agar tidak diajak ke dalam pemerintahannya berbareng Prabowo.
"Spesifiknya siapa? Tanyakan Pak Luhut ya. Saya kan nggak tahu nan dimaksud toxic siapa," kata Gibran usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kota Solo, Senin (6/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gibran nan juga Wali Kota Solo itu mengaku terbuka menerima masukan dari beragam pihak. Ia mengingatkan sejak awal pasangan Prabowo-Gibran berkomitmen bakal merangkul kubu-kubu nan berkompetisi dengannya di Pilpres 2024.
"Saya kira semua nan ada di dalam pemerintahan, nan ada di luar koalisi, ataupun mantan-mantan kontestan siapapun berkuasa kok memberikan masukan," katanya
Gibran mengatakan selama ini selalu berupaya menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Termasuk dengan mereka nan berseberangan dengannya di Pilpres 2024 lalu.
"Kalau saya kan berkawan dan berkawan dengan semua. Di dalam koalisi, luar koalisi, semua saya jadikan teman, saya jadikan guru," katanya.
Luhut sebelumnya memberi pesan kepada Prabowo agar tidak sembarangan membawa orang ke dalam pemerintahan.
Pernyataan itu Luhut sampaikan saat bicara dalam aktivitas Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth" di Jakarta, Jumat (3/5).
"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahanmu, itu bakal sangat merugikan kita," kata Luhut.
Luhut mengaku telah mendapat pelajaran selama menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Luhut mengatakan bahwa masalah pemerintah adalah izin nan bertentangan dengan kepentingan nasional. Banyak nan kudu dibenahi.
Ia menyebut solusinya adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Karenanya, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia nan terintegrasi. Jika ada orang nan tidak setuju dengan itu, jelas Luhut, bakal menghalang kemajuan.
Selain itu, Luhut juga mengaku pernah memberi saran kepada Jokowi agar mengganti orang-orang nan tidak setuju.
"Saya bilang ke Presiden, 'Pak, jika Bapak tidak berani mengganti orang-orang nan tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah nan terintegrasi), kita tidak bakal maju. Jadi, kita kudu mengganti orang-orang nan tidak setuju dengan buahpikiran ini," jelas Luhut.
Luhut pun berpesan kepada Prabowo agar lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet. Jangan sampai kemajuan Indonesia tersendat oleh orang di dalam pemerintahan itu sendiri.
(syd/bmw)
[Gambas:Video CNN]