CNN Indonesia
Selasa, 11 Jun 2024 09:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Tokoh Agama Katolik Romo Benny Susetyo mengungkapkan argumen Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan ormas Katolik lainnya menolak izin pengelolaan lahan tambang.
Benny mengatakan gereja merupakan pelayanan pastoral nan konsentrasi pada pendidikan, kesehatan, dan keumatan. Mereka tidak pernah diajarkan untuk mengelola konsesi tambang.
"Karena kita tidak pernah dididik, dilatih untuk itu. Karena itu menyangkut jika kita bicara tentang tambang menyangkut tentang prinsip. Ada prinsip keadilan, manfaat, keseimbangan, ekosistem alam, perlindungan terhadap budaya budaya dan wilayah," ujarnya dalam Political Show CNN Indonesia TV, Senin (11/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, persoalan pertambangan cukup kompleks mulai dari padat teknologi, padat modal, hingga padat mafia.
Oleh lantaran itu, kata dia, ormas Katolik perlu berhati-hati agar tidak terperangkap dalam jebakan.
"Jadi kita kudu betul-betul jangan sampai kita jatuh masuk ke dalam sebuah perangkap 'jebakan Batman' lantaran tambang-tambang besar. Perangkap artinya jangan sampai kita terjebak tata kelola ekosistem alamnya itu menjadi rusak," jelasnya.
Benny menyebut jika organisasi keagamaan tidak mempunyai pengalaman dalam bagian pertambangan, maka bisa saja mengalami kerugian.
"Jadi prinsip lembaga gereja itu lebih ke prinsip kehati-hatian dan kebijaksanaan. Serta domainnya tidak di situ," ucapnya.
Presiden Jokowi memberikan karpet merah terhadap organisasi keagamaan untuk mendapatkan izin kelola tambang.
Hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Dalam patokan tersebut terdapat Pasal 83A nan memberikan kesempatan bagi ormas kepercayaan untuk mempunyai WIUPK.
Beberapa organisasi menyambut baik, namun ada beberapa nan menolak. Adapula nan tetap mengkaji perihal tersebut.
(lna/isn)