Satgas BLBI Kembali Sita Aset Kaharudin Ongko

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita aset milik Kaharudin Ongko, obligor nan punya tanggungjawab pembayaran utang ke negara sebesar Rp 8,49 triliun.

Ketua satgas BLBI, Rionald Silaban mengungkap penyitaan dilakukan atas satu bagian tanah seluas 1.750 meter persegi dan segala sesuatu di atasnya. “Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada Negara nan hingga saat ini belum diselesaikan,” ujar Rionald dalam keterangan resminya, Rabu, 20 juni 2024.

Berdasarkan sertifikat kewenangan guna gedung nomor 1292/Bintaro, tanah tersebut atas nama PT Indokisar Djaya dan berlokasi di Perumahan Bukit Mas, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Estimasi nilai total gedung tersebut sebesar Rp 25,8 miliar.

Dalam keterangan resmi satgas, Kaharudin Ongko disebut sebagai obligor dengan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional. Adapun total utang Rp 8,49 triliun tidak termasuk biaya manajemen pengurusan piutang negara sebesar 10 persen.

Pengambilan aset dilakukan oleh ahli sita Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V dan tim Satgas BLBI, didampingi pengamanan dari tim satgas penegakan norma BLBI Bareskrim Polri serta Lurah Bintaro.

Iklan

Ini bukan kali pertama aset Kaharudin Ongko disita negara. Pada 2022 satgas BLBI pernah menyita dua bagian tanah di Kuningan Jakarta Selatan milik Irjanto Ongko selaku Kaharudin. Juru sita KPKNL Surabaya juga pernah menyita tanah Kharudin di Wonokromo Surabaya.

Kaharudin sendiri dikenal sebagai seorang taipan di era Orde Baru. Ia sempat menjadi Wakil Komisaris PT Bank Umum Nasional (BUN), perbankan nan dapat kucuran biaya BLBI. Dana support senilai Rp 12 triliun sebelumnya diberikan kepada BUN ditujukan untuk menahan akibat krisis moneter 1997. Namun Kaharudin dinilai terlibat dalam penyelewengan biaya ketika menjabat sebagai komisaris. Sehingga dalam perkara BLBI, Kaharudin lewat perusahaan induknya mempunyai utang sekitar Rp 8 triliun ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Pilihan editor: Satgas BLBI Sita 7 Aset Properti di Bali Senilai Rp 17 Miliar

ILONA | FAJAR FEBRIANTO