Satgas Judol: Penyidik Punya 30 Hari Bekukan Rekening Judi Online

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online Hadi Tjahjanto mengungkapkan, interogator Bareskrim Polri bakal mempunyai waktu hingga 30 hari untuk membekukan rekening nan mengenai dengan judi online.

Rekening nan berpotensi dibekukan itu dicurigai berangkaian dengan gambling online berasas kajian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Uang nan ada di rekening, lanjut dia, dapat disita pemerintah jika tidak ada pihak nan mengambil alias mengakui kepemilikannya.

"Rekening nan dicurigai berasas kajian dari PPATK sudah kami serahkan sebagian oleh PPATK kepada interogator Bareskrim Polri," ungkap Hadi pada Jumat (7/7).

"Penyidik Bareskrim Polri mempunyai waktu 30 hari untuk membekukan rekening tersebut dan mengumumkan andaikan tidak ada nan mengambil duit tersebut, maka duit ini sesuai dengan keputusan pengadilan, bakal kami ambil," lanjutnya.

Hadi mengungkapkan, Satgas Judi Online tetap terus berkoordinasi dengan interogator Bareskrim Polri mengenai rekening itu. Ia mengatakan, satgas belum selesai menelusuri rekening nan diduga berangkaian gambling online.

Namun, Hadi memastikan setiap rekening nan diduga terafiliasi itu bakal langsung diserahkan kepada interogator untuk ditindak lebih lanjut.

"Prosesnya kami bakal terus berkirim kepada interogator di Bareskrim Polri. Belum semuanya, tetapi terus dikerjakan dan langsung diserahkan kepada interogator Bareskrim," ujar Hadi.

Sementara itu, satgas juga tetap mendistribusi nama-nama pegawai dari kementerian/lembaga nan terlibat dari gambling online. Nama-nama itu diserahkan lantaran ada permintaan dari pihak kementerian/lembaga.

Satgas juga menerima permintaan dari sejumlah pemerintah wilayah untuk mendapatkan nama-nama nan diduga terlibat gambling online. Hadi lampau memastikan pihaknya telah menyerahkan nama-nama tersebut kepada beberapa pemda.

"Sampai kemarin kami terus melakukan aktivitas ialah mendistribusikan nama-nama dari kementerian/lembaga nan terlibat gambling online," beber Hadi.

"Langsung kami serahkan lantaran banyak permintaan dari kementerian/lembaga. Termasuk ada beberapa pemda nan meminta siapa saja nan terlibat di lingkaran pemda," lanjutnya.

Ada lima provinsi dengan transaksi gambling online terbesar berasas info dari PPATK. Jawa Barat berada di urutan pertama dengan nilai mencapai Rp3,8 triliun.

DKI Jakarta berada di urutan kedua. Diikuti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Maraknya gambling online juga menjangkiti personil dewan. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana sempat mengungkap praktik gambling online dilakukan lebih dari 1.000 orang di lingkungan legislatif, mulai dari personil DPR, DPRD, hingga pegawai ke-Setjenan.

(frl/asr)

[Gambas:Video CNN]