Sekjen DPR Usai Diperiksa KPK: Saya Sudah Sampaikan Semua Fakta

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengaku sudah menyampaikan semua kebenaran mengenai pengadaan kelengkapan rumah kedudukan personil DPR ke interogator KPK.

Hal itu disampaikan Indra setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar dua jam.

"Ya sebagai penduduk negara nan baik saya sudah memenuhi panggilan dari interogator KPK dan hari ini intinya sudah saya sampaikan semua pengetahuan saya tentang fakta-fakta nan saya ketahui, dan saya berkeyakinan interogator KPK bakal bekerja secara profesional," ujar Indra di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/5).

Indra enggan membeberkan materi pemeriksaannya, termasuk ketika dikonfirmasi mengenai penggeledahan nan dilakukan KPK di DPR beberapa waktu lalu. Ia juga enggan menjelaskan status norma dirinya.

"Tanya ke penyidik, tanyakan penyidik, saya enggak boleh masuk pokok perkara. Ini substansi silakan tanya penyidik. Intinya sudah saya sampaikan," kata Indra.

Ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya pada Rabu, 8 Mei 2024 Indra tidak memenuhi panggilan KPK lantaran berantem dengan agenda kerja.

Sebelumnya, pada Kamis, 14 Maret 2024, Indra juga telah diperiksa sebagai saksi dan didalami perihal perencanaan hingga proses lelang pengadaan kelengkapan rumah kedudukan personil DPR. Materi nan sama juga didalami lewat saksi lain ialah Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati.

Dalam proses investigasi berjalan, KPK telah menggeledah empat letak berbeda di wilayah Jakarta ialah Gatot Subroto, Tebet, Kemayoran, dan Bintaro.

Beberapa tempat nan digeledah antara lain ruang biro dan staf, hingga ruang kerja Sekjen DPR di Kantor Sekretariat Jenderal DPR pada Selasa (30/4) lalu.

Tim KPK menyita sejumlah arsip pengerjaan proyek hingga transaksi finansial berupa transfer uang.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com pada laman LPSE DPR, di tahun 2020 untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR, setidaknya terdapat empat pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR.

Yakni Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Ulujami dengan HPS Rp10 miliar; Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok A dan B dengan HPS Rp39,7 miliar; Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok C dan D dengan HPS Rp37,7 miliar; dan Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok E dan F dengan HPS Rp34 miliar. Seluruh tender berstatus selesai.

KPK pun sudah mencegah tujuh orang tersangka berjalan ke luar negeri selama enam bulan hingga Juli 2024.

Mereka adalah Sekjen DPR Indra Iskandar; Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati; Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar.

Kemudian Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman (swasta).

(ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]