4 bulan yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi melantik Thomas M. Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II, berbareng pengangkatan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung, Kamis, 18 Juli 2024.
Thomas alias biasa disapa Tommy adalah keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto, nan ditunjuk sebagai personil Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran nan bekerja menjembatani pemerintahan baru dengan pemerintahan Jokowi.
Penunjukan anak sulung mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedradjat Djiwandono, ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menduga pelantikan Tommy menjadi wamenkeu adalah persiapan sebagai kandidat menteri finansial menggantikan Sri Mulyani.
"Pertama, tentu untuk mempermudah proses transisi anggaran, dari platform Jokowi-Sri Mulyani ke platform baru nan kelak bakal digunakan pemerintahan baru," katanya kepada Tempo pada Kamis, 18 Juli 2024.
Kemudian, dia menambahkan, pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri itu juga sebagai arena magang dia sebelum menjadi menteri keuangan. "Dengan kata lain, Thomas boleh jadi adalah sosok nan bakal menduduki bangku menteri finansial kelak di pemerintahan baru, sebagai pengganti Sri Mulyani."
Bagaimana pun, kata dia, Menteri Keuangan adalah bangku strategis nan memang perlu dikuasai oleh presiden. Opsinya, Prabowo bisa mengambil dari kalangan ahli seperti Jokowi mengambil SMI, tapi tetap bisa dikendalikan dan tetap bisa mendukung kebijakannya, alias bisa pula mengambil dari partai nan latar belakangnya memenuhi.
"Nah, Thomas Djiwandono masuk kriteria kedua. Beliau adalah bendaharawan partai nan mempunyai latar pendidikan master ekonomi internasional," tuturnya.
Oleh lantaran itu, menurut Ronny kesempatan Thomas sangat besar untuk duduk di bangku Menkeu setelah Prabowo-Gibran dilantik. "Sehingga, selain bisa memperlancar transisi anggaran, juga Thomas bisa beradaptasi selama beberapa bulan untuk bersiap-siap menduduki posisi tertinggi di Kemenkeu nantinya."
Jika demikian, kata dia maka bisa jadi keputusan mendudukkan Thomas Djiwandono di bangku Wamenkeu sebagai sinyal untuk pasar tentang gambaran sosok pengganti Sri Mulyani nantinya. Asumsi Ronny bukan tanpa alasan. Menurut dia, transisi anggaran tidak terlalu memerlukan penambahan posisi.
"Toh, tidak pernah juga terjadi sebelumnya. Dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi tetap melangkah mulus transisi anggaran tanpa penambahan Wamen baru, walaupun platform ekonomi keduanya cukup berbeda." Sementara itu, visi Jokowi dan Prabowo tidak terlalu berbeda, karena Prabowo sering menyatakan pemerintahannya sebagai lanjutan dari rezim Jokowi.
Bagi Ronny, adanya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi sudah lebih dari cukup. Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi tetap punya kuasa atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kemudian, jatah pemerintahan baru mulai di APBN-Perubahan 2025.
"Sesederhana itu saja sebenarnya. Soal transisi ini jadi panjang lantaran presiden terpilih mau programnya lebih sigap diakomodasi di APBN nan notabene tetap di bawah otoritas pemerintahan Jokowi," ujarnya.
Mitigasi Risiko Fiskal
Analis Kebijakan Ekonomi asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani menilai pemilihan Wamen dari tim sinkronisasi sudah dipertimbangkan dengan matang. “Posisi Wakil Menteri Keuangan nan diisi oleh seorang Thomas Djowandono menunjukkan Prabowo Subianto mau memitigasi semua akibat fiskal sejak dini,” kata dia lewat pernyataan resmi dikutip Jumat, 19 Juli 2024.
Tommy sebagai bendaharawan umum Partai Gerindra adalah posisi nan menurut Ajib sangat lekat dengan pengelolaan biaya dan keuangan. Walaupun kebijakan fiskal mempunyai wilayah nan berbeda, tetapi skill dan pengalamannya dianggap bakal berfaedah dalam manajemen nan akuntabel.
Kementerian Keuangan menjadi posisi sangat disorot lantaran kebijakan fiskal nan tengah menghadapi tantangan cukup rumit. Sejak era pandemi, terjadi realokasi dan refocusing dana nan mengakibatkan perjalanan kementerian tidak seideal seperti di awal pemerintahan. “Scaring effect ini tetap terus berlanjut,” kata dia.
Bahkan tahun 2025 ada utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun nan kudu ditanggung negara. Ini menurut Ajib membikin ruang fiskal semakin sempit. Ditambah lagi dengan program populis Prabowo berupa makan bergizi cuma-cuma nan memerlukan alokasi nan cukup signifikan menguras fiskal, Rp 71 triliun per tahun.
Berikutnya: Pernyataan Sri Mulyani
English (US) · 
Indonesian (ID) ·