Semai Indonesia Sebut Program Makan Bergizi Gratis tak Tepat Masuk Anggaran Pendidikan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Semai Indonesia, Roy Salam, menyebut anggaran program makan bergizi gratis tidak tepat dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan. Sebab, perihal ini dapat mengurangi alokasi anggaran eksisting pendidikan saat ini.

Roy mengatakan penambahan program makan bergizi cuma-cuma pada komponen anggaran sektor pendidikan tidak tepat dan tidak sejalan dengan kegunaan dan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan ini juga tidak sejalan dengan ketentuan sektor anggaran pendidikan sebagaimana diatur UU Siistem Pendidikan Nasional.

"Pada dasarnya konstitusi telah mengatur tanggungjawab negara dan menjamin kewenangan setiap anak untuk mendapatkan makanan bergizi. Tapi upaya pemenuhan itu mestinya dihubungkan dengan sektor kesehatan dan pangan, bukan pendidikan," kata Roy melalui keterangan tertulis, Senin, 19 Agustus 2024.

Roy juga mengatakan masuknya program makan bergizi cuma-cuma ke dalam anggaran pendidikan bakal mengurangi alokasi sektor pendidikan. Walhasil, mengurangi tanggungjawab negara mengalokasikan sektor pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD di luar biaya pendidikan kedinasan.

Menurut dia, perihal ini terlihat dari total anggaran pendidikan termasuk program makan bergizi cuma-cuma dalam RUU APBN 2025 nan sebesar Rp 722,61 triliun. Angka ini sudah mencakup 20 persen dari total rencana shopping negara sebesar Rp 3.613,06 triliun. Artinya, jika anggaran program makan bergizi cuma-cuma sneilai Rp 71 triliun dikeluarkan dari komponen pendidikan,  total anggaran pendidikan dalam RAPBN 2025 menjadi sebesar Rp 651,61 triliun alias hanya 18,03 persen dari total shopping negara.

"Jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan pada 2024 nan totalnya sebesar Rp 665,02 triliun,  jumlahnya lebih mini alias berkurang sebesar Rp 13,41 triliun," kata Roy.

Iklan

Pihaknya pun meminta Presiden Jokowi dan DPR untuk mempertimbangkan kembali rencana anggaran tersebut. Pemerintah, Roy berujar, sebaiknay mnggunakan komponen sektor kesehatan dan/atau sektor pangan untuk mengakomodir programmakan bergizi gratis.

"Jangan sampai upaya mengintegrasikan RAPBN 2025 dengan program unggulan pemerintah baru malah melabrak konstitusi dan memangkas alokasi 20 persen anggaran pendidikan," ujar Roy.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut program makan bergizi cuma-cuma  masuk dalam RAPBN 2025 ketika menyampaikan pidato nota finansial di DPR, Jumat, 16 Agustus 2024. Jokowi berujar, program makan bergizi cuma-cuma termasuk dalam strategi kebijakan jangka pendek untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, serta pemerataan  antardaerah. 

"Makan Bergizi Gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat mini di daerah," kata Jokowi.

Eks Gubernur Jakarta  itu berujar, program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap. Program ini juga diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola nan akuntabel. Meski tidak terang-terangan membeberkan rinciannya, Jokowi memberi sinyal program makan bergizi cuma-cuma bakal masuk dalam anggaran pendidikan. 

"Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, pembaharuan sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan," ujar Jokowi.

Pilihan Editor: Badan Gizi Nasional Kelola Dana Rp71 Triliun untuk Eksekusi Makan Bergizi Gratis