TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memutihkan utang para petani, nelayan, dan pegiat upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Henry menyebut, kegagalan pelunasan utang alias angsuran para petani ke bank tidak sepenuhnya kesalahan dari petani itu sendiri, namun ada pengaruh dari krisis moneter di era orde baru.
“Pada dasarnya, kami setuju diputihkan sekarang lantaran menurut kami (utang) tidak terbayarkan ataupun sebagian belum dibayarkan, itu tidak sepenuhnya letak kelemahannya di petani. Tetapi memang suasananya ketika itu (krisis),” kata Henry ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.
Namun, Henry mengatakan perlu dipastikan pemutihan utang ini apakah bertindak untuk seluruh utang petani alias hanya utang nan dikredit dalam jangka waktu tertentu, ialah di sekitaran tahun 1998. Henry juga menambahkan, bagi para petani nan mau kembali berutang setelah utang sebelumnya diputihkan, ada baiknya diberikan semacam catatan khusus.
“Kalau dia mau menerima angsuran nan baru, dia mungkin perlu buat suatu pernyataan khususlah, agar dia jangan berpikir, wah ini kelak nggak dibayar, juga sama kayak nan dulu bisa diputihkan,” ujar Henry.
Iklan
Henry mengatakan, setelah pemutihan terhadap utang petani selama era orde baru bisa terlaksana. Pemutihan terhadap beberapa utang petani lainnya nan terjadi setelah masa tersebut juga bisa ikut dikaji, perlu alias tidaknya untuk ikut diputihkan.
Sebelumnya, kerabat kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Prabowo bakal segera meneken Peraturan Presiden (Perpres) untuk melakukan pemutihan terhadap utang jutaan petani dan nelayan. Hashim menyebut, Perpres tersebut saat ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Oyuk Ivani Siagian ikut berkontribusi dalam penulisan tulisan ini
Pilihan Editor: Kemenaker Akui Status Mitra Ojol dengan Platform Merugikan Pekerja