Setara dan Walhi Kritik Pidato TerakhirJokowi: Hambar, Tak Meyakinkan

Jakarta, CNN Indonesia --

Organisasi Setara Institute mengkritik pidato kenegaraan terakhir Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelum lengser pada Oktober mendatang nan disampaikan dalam sidang tahunan MPR, Jumat (16/8) pagi.

Setara menilai semestinya Jokowi dapat menyampaikan pencapaian kepemimpinan secara komprehensif setelah memimpin sebagai presiden selama 10 tahun.

Alih-alih menyampaikan capaian kepemimpinan secara lengkap, Setara menilai Jokowi justru menyampaikan capaian secara sepotong tanpa mengakui kegagalannya.

"Selain hanya konsentrasi pada aspek pembangunan ekonomi, nan juga tawar dan tidak meyakinkan lantaran kondisi aktual daya beli masyarakat semakin menurun dan ancaman PHK di beragam bidang," kata Setara dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8).

"Capaian keahlian ekonomi Jokowi juga tidak diimbangi dengan pengakuan hak-hak penduduk nan menjadi korban pembangunan," sambungnya.

Setara juga mengkritik pidato terakhir Jokowi nan tidak menyinggung pencapaian di bagian hukum, HAM dan demokrasi.

Setara menyesalkan pidato Jokowi mengenai pencapaian di bagian tersebut dengan hanya memamerkan keberhasilan adanya Undang-undang KUHP baru.

Tak hanya itu, Setara juga menyoroti program revolusi mental Jokowi nan sempat digembar-gemborkan di awal kepemimpinannya, namun, tak disebut di akhir masa jabatannya.

"Gegap gempita pendapat di awal masa kedudukan Jokowi mengenai pembangunan manusia melalui kebijakan revolusi mental, sama sekali tidak diceritakan, sampai di titik mana lompatan itu dicapai," ujar Setara.

"Pidato itu seperti gambaran kemunduran-kemunduran nan sebagiannya ditutupi dengan keberhasilan ekonomi," imbuhnya.

Walhi: Pembangunan Berwatak Kolonial

Senada, Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) turut mengkritik pidato terakhir Jokowi itu. Walhi menyebut keberhasilan nan diklaim Jokowi bertolak belakang dengan kondisi di lapangan.

Walhi juga menyebut klaim Jokowi nan telah membangun Indonesia tanpa berpusat di Pulau Jawa sekadar klaim belaka dan justru menumbuhkan malapetaka.

"Beberapa klaim keberhasilan seperti pembangunan adil, merata dan Indonesiasentris justru menyebabkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melalui misalnya Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujar Walhi.

Walhi turut mengkritik pidato Jokowi nan memamerkan pencapaian berupa sukses menyusun kebijakan strategis dalam UU Cipta kerja, UU IKN, hingga UU DKJ.

Walhi menilai sejumlah undang-undang itu justru membikin ekonomi negara makin terbebani nan diperparah dengan kondisi masyarakat nan makin buruk.

"Kebijakan strategis nan disebut sebagai modal transisi pemerintahan seperti UU Cipta Kerja dan UU IKN justru menyebabkan perampasan ruang dan membebani APBN," tulis Walhi.

(mab/kid)