Siang Ini, Bahlil Lahadalia akan Jalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di UI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Gedung Makara Art Center, Universitas Indonesia (UI), Depok, pukul 14.00 siang ini, Rabu, 16 Oktober 2024. Ia menjadi kandidat ahli di bagian Kajian Stratejik dan Global.

Dalam pamflet undangan nan diterima Tempo, Bahlil bakal memperoleh gelar doktornya dengan disertasi tentang tata kelola hilirisasi nikel, ialah bagian nan selama ini digelutinya baik sebagai Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Moda maupun Menteri ESDM.

Disertasi itu berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel nan Berkeadilan dan Bekerkelanjutan di Indonesia”.

Ketua Umum Partai Golkar ini bakal menjalani sidang promosi ahli dengan Promotor Chandra Wijaya dan Kopromotor Teguh Dartanto dan Athor Subroto. Sedangkan Ketua Sidang bakal diampu oleh Ketua Program Studi Kajian Wilayah Jepang UI nan juga menekuni pembangunan berkelanjutan, I Ketut Surajaya.

Sejumlah akademisi bakal bertindak selaku pengetes dalam sidang terbuka ini. Mereka ialah Margaretha Hanitha, A. Hanief Saha Ghafur, Didik Junaidi Rachbini, Arif Satria, dan Kosike Mizono.

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI, Amelita Lusia, membenarkan Bahlil bakal menjalani sidang promosi ahli siang ini. “Betul,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.

Namun, Amelita belum merespons pertanyaan Tempo ihwal sejak kapan mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini tercatat sebagai mahasiswa di kampus nan terkenal dengan jaket almamater berwarna kuning itu.

Iklan

Bahlil beberapa kali menyampaikan isi disertasi nan dia kerjakan dalam beragam kesempatan. Dalam penelitiannya, dia menemukan masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan faedah dari hilirisasi.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu nan mendapat faedah paling besar sekarang ini adalah penanammodal dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Namun, Bahlil menyatakan belum meratanya faedah hilirisasi bukan kesalahan pemerintah. Menurut dia, kekurangan hilirisasi tak bakal terungkap jika pemerintah tak pernah memulai aktivitas penghiliran tersebut. Sebelum era Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Bahlil menyatakan pemerintah tak berani mengeksekusi Undang-Undang Hilirisasi. Padahal, beleid itu telah ada sejak 2004.

Karena itu, Bahlil mengatakan pemerintah saat ini sedang membikin reformulasi kebijakan agar wilayah menjadi objek dan subjek dari hilirisasi. Pada masa mendatang, Bahlil menargetkan, hilirisasi kudu berkeadilan dan berkelanjutan, baik dalam aspek lingkungan maupun industri.

“Ke depan, hilirisasi itu adalah hilirisasi berkeadilan nan melibatkan rakyat untuk dapat untung sebanyak-banyaknya, apalagi mereka di sekitar tambang,” kata Bahlil saat itu.

Pilihan Editor: Bahlil Sebut Ketergantungan Impor Gas LPG Buat Negara Rugi Rp 63,6 Triliun