SPI: HPP Gabah Belum Menguntungkan Petani

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional alias Bapanas telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada awal Juni. Berdasarkan peraturan badan pangan nasional nomor 4 tahun 2024, HPP Gabah Kering Panen alias GKP di tingkat petani sebesar Rp 6.000 per kilogram.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia, Qomarun Najmi mengatakan nilai tersebut tetap tergolong rendah. “Usulan SPI HPP gabah bisa Rp 7.000 per kilogram. Biaya produksi saat ini saja sudah mencapai Rp 6.000 per kilogram,” kata dia dihubungi Ahad, 9 Juni 2024.

Harga pembelian gabah nan saat ini sudah disahkan pemerintah menurut dia belum menguntungkan petani. Selain itu nilai ini juga mesti bakal menyulitkan untuk penyerapan produksi dalam negeri. Sehingga sasaran stok persediaan beras pemerintah bisa tidak terpenuhi dan bisa jadi argumen lagi untuk impor beras di masa mendatang.

Menurut dia petani tetap dihadapkan dengan banyak tantangan seperti suasana nan mempengaruhi kesiapan air. Belum lagi masalah pengendalian (benih)penyakit dan penyakit. Akses pupuk juga belum bisa dirasakan semua petani meski tahun ini ada penambahan anggaran dan jumlah. “Untuk tata kelolanya tetap perlu perbaikan, mulai dari info petani dan luasan lahan,” ujarnya.

Selain support peningkatan produksi, Qomarun menilai pemerintah juga dapat berkedudukan dalam memberikan nilai nan setara di tingkat petani. 

Iklan

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, dengan penetapan nilai pemisah bawah pembelian gabah alias beras Perum Bulog diharapkan dapat menjaga dan melindungi nilai dasar di tingkat petani. “Instrumen ini diharapkan dapat melindungi kepentingan petani di hulu, sehingga nilai tidak jatuh di tingkat produsen dan dapat menjadi dasar bagi Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani dalam negeri,” ujar Arief, 7 Juni 2024.

Ia mengakui komponen biaya produksi saat ini mengalami kenaikan dan kudu disikapi dengan baik. Menurut dia, Pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak, namun penetapan HPP telah berasas masukan, obrolan dan tanggapan dari beragam stakeholder perberasan.

Pilihan Editor: PP Muhammadiyah Akan Tarik Seluruh Dananya dari BSI, Ini Respons BSI