Sri Mulyani: Anggaran yang Ditransfer ke Daerah Naik 9 Kali Lipat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan selama dua puluh tahun terakhir biaya transfer ke wilayah (TKD) dari APBN terus membengkak. Pada 2004, dia mengatakan TKD hanya sekitar Rp 100 triliun, tahun ini sudah mencapai Rp 857. Bahkan dalam RAPBN 2025 dianggarkan lebih dari RP 900 triliun. 

Bendahara negara itu menekankan kenaikan utang nan kerap ditanyakan juga sejalan dengan laju kenaikan shopping lain termasuk biaya nan ditransfer ke daerah. “DPD kan waktu itu juga menanyakan mengenai utang. Jadi memandang utang naik, tapi lupa memandang banyak nan lain juga naik, mungkin ini untuk menetralisir,” kata dia dalam rapat dengan Komite IV DPD RI di Senayan, Senin 2 September 2024.

Semenjak otonomi wilayah diimplementasikan, Sri Mulyani mengatakan terjadi transfer nan mengalami peningkatan terus menerus. “Ini menggambarkan kenaikan lebih dari 9 kali lipat,” kata dia.

Berbagai kebijakan dan Undang-Undang baru ditengarai menyebabkan transfer ke wilayah meningkat. Seperti otonomi unik papua tahun 2002, otonomi unik Aceh pada 2008 dan Papua Barat pada 2009. Setiap kali ada buahpikiran kebijakan baru masuk, dia berujar, bakal menambah jumlah transfer daerah, sehingga APBN nan menanggung beban perlu dijaga.

Penguatan dan tata kelola APBD menurut dia tetap perlu ditingkatkan. Musababnya, banyak wilayah dengan transfer meningkat, namun  tetap perlu mengnyinergikan prioritas sesuai keahlian APBN, sehingga akibat pembangunannya semestinya lebih tinggi. 

Iklan

“Pengelolaan fiskal wilayah kudu semakin ditingkatkan, lantaran jika tidak wilayah hanya menunggu saja dari transfer, mereka sebetulnya mempunyai resource dan bisa melakukan beragam penemuan dari APBD-nya” kata Sri Mulyani.

Ia mewanti-wanti daerah, agar tidak terjadi masalah pengelolaan finansial seperti di Amerika Latin ialah Brasil dan Argentina. Daerah-daerah di negara tersebut melakukan ekspansi APBD dengan tidak disiplin, sehingga menimbulkan beragam akibat ialah akibat kesehatan anggaran. Imbasnya terjadi penurunan tajam pada APBN-nya dan menimbulkan krisis.

Menyitir portal info APBN Kementerian Keuangan, transfer ke wilayah memakai porsi anggaran negara terbesar, diikuti biaya kembang utang lampau shopping barang. Pada 2015, awal Presiden Jokowi menjabat, TKD menyerap sebesar Rp 573,7 triliun. Di akhir pemerintahan alias tahun ini, transfer ke wilayah dianggarkan sebesar Rp 881 triliun, dan tahun depan ditargetkan Rp 919 triliun.

Pilihan Editor: Pekerja CNN Indonesia Cerita Kena PHK Sepihak saat Serikat Dideklarasikan