Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo Tidak Akan Mendadak Naikkan Utang Negara

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak bakal meningkatkan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) secara mendadak. Namun menurut dia utang bakal bertambah secara bertahap.

“Mungkin setiap tahun kami bakal tambah (utang) 1 sampai 2 persen secara pelan-pelan,” ujar Hashim dalam obrolan ekonomi di Lantai 29 Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin, 7 Oktober 2024.

Adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto itu mengatakan, peningkatan rasio utang secara berjenjang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran program-program pemerintahan baru seperti makan bergizi cuma-cuma bagi anak-anak dan ibu mengandung serta pembangunan rumah nan ditargetkan berjumlah 3 juta unit tiap tahun. “Kami bakal tetap prudent. Tapi, kami juga mungkin bakal lebih garang sedikit agar bisa memenuhi janji-janji (kampanye),” ujar Hashim.

Adapun rasio utang nan bakal ditambah pemerintahan Prabowo, menurut Hashim tidak bakal melampaui batas rasio utang terhadap PDB nan telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ialah sebesar 60 persen dari PDB. Ia pun menegaskan, batas rasio utang dalam undang-undang ini tidak bakal direvisi. 

Lebih lanjut, Hashim memaparkan, penambahan rasio utang di masa depan ini bakal diikuti dengan keahlian pemerintah untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB dari 12,7 persen menjadi 23 persen. "Kan revenue negara bakal masuk, terus kita bisa tambah (utangnya)," kata Hashim.

Pada kesempatan nan sama, CEO Arsari Grup itu juga menyebut porsi utang pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat rendah lantaran tidak melampaui 40 persen dari PDB. "Kita dianggap under-leverage," ujarnya. "Oleh lantaran itu, kita kudu berbangga. Ini merupakan prestasi dari Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani."

Hashim juga membandingkan utang terhadap PDB Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia nan mempunyai utang terhadap PDB-nya mencapai 61 persen, Filipina 57 persen, dan Thailand 54 persen.

Iklan

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bakal meningkatkan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen, asalkan pemerintahannya dapat meningkatkan pendapatan pajak, demikian dilaporkan Financial Times mengutip adik sekaligus salah satu penasihat terdekatnya, Hashim Djojohadikusumo.

Kala itu, Hashim mengatakan kepada Financial Times dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia dapat mempertahankan ranking angsuran layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB naik hingga 50 persen. "Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang,” kata Hashim seperti dikutip Reuters dari tulisan tersebut, Kamis, 11 Juli 2024.

Di kesempatan ini, laki-laki nan baru didapuk menjad Ketua Dewan Penasihat Kadin hasil Musyawarah Nasional Luas Biasa (Munaslub) Jakarta ini, juga menjelaskan pernyataannya mengenai peningkatan rasio utang terhadap PDB tersebut. "Saya sering salah dikutip oleh media asing juga nasional," ujarnya.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan editor: Ini Penyebab Tren Kelas Menengah Melorot Menurut Sri Mulyani